Suspend Operasional MBG di Gresik: Empat SPPG Kembali Berjalan, Empat Masih Ditahan

LintasWarganet.com – 06 Juni 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya menurunkan angka gizi buruk mengalami gangguan signifikan di Kabupaten Gresik. Delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat dikenai sanksi penghentian operasional sementara (suspend) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 25 Mei 2026 karena tidak memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hingga kini, empat SPPG telah dinyatakan layak kembali beroperasi, sementara empat lainnya masih berada dalam proses perbaikan.

Latar Belakang Suspend MBG di Gresik

BGN menegaskan bahwa standar IPAL menjadi prasyarat utama untuk memastikan limbah makanan tidak mencemari lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap standar ini memicu keputusan suspend, yang tidak hanya menghentikan distribusi makanan gratis, tetapi juga menunda pencairan insentif operasional bagi SPPG bersangkutan. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Gresik, Syahrir Mujib, menyebutkan bahwa langkah ini merupakan upaya pengawasan ketat demi menjaga kualitas program.

Empat SPPG yang Sudah Kembali Beroperasi

Setelah melakukan perbaikan pada sistem pengolahan limbah, empat dapur MBG berhasil memenuhi persyaratan BGN dan kembali melayani masyarakat. Daftar SPPG yang sudah beroperasi meliputi Driyorejo Krikilan, Driyorejo Cangkir, Sukorame, dan Benjeng Kedungrukem. Ketua Satgas MBG Gresik, Ahmad Washil, menegaskan bahwa perbaikan tersebut mencakup pemasangan IPAL baru, peningkatan kapasitas penampungan, dan pelatihan staf tentang pengelolaan limbah.

Empat SPPG yang Masih Dalam Suspend

Empat SPPG lainnya masih berada dalam status suspend karena belum menyelesaikan perbaikan yang diwajibkan. Fokus utama perbaikan adalah pada sistem IPAL yang masih tidak berfungsi optimal. BGN pusat akan melakukan evaluasi lanjutan sebelum mencabut suspend secara definitif. Daftar SPPG yang masih dalam proses perbaikan belum diumumkan secara rinci, namun pihak BGN berjanji akan memberikan jadwal penyelesaian yang transparan.

Pengaruh Kebijakan Baru Kepala BGN Nanik S. Deyang

Pembaruan kebijakan yang dipimpin oleh Kepala BGN baru, Nanik S. Deyang, turut memengaruhi dinamika program MBG. Nanik menolak pendekatan kuantitatif semata dan mengalihkan fokus pada kualitas layanan. Ia menegaskan bahwa penambahan dapur MBG baru akan dihentikan sementara (moratorium) hingga semua dapur yang ada memenuhi standar keamanan pangan dan lingkungan. Kebijakan ini selaras dengan tindakan suspend di Gresik, yang menekankan pentingnya standar operasional sebelum ekspansi.

Selain itu, Nanik menekankan efisiensi anggaran, memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG tidak terbuang pada dapur yang tidak memenuhi standar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan dampak program terhadap status gizi masyarakat, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menjadi prioritas pemerintah.

Implikasi terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah

• Keberlanjutan program: Dengan empat SPPG kembali beroperasi, sebagian kebutuhan gizi warga dapat terpenuhi kembali, namun empat lainnya masih menunggu solusi.
• Pengawasan ketat: Kebijakan BGN menegaskan bahwa standar lingkungan menjadi syarat mutlak, memperkuat akuntabilitas penyedia layanan.
• Anggaran lebih fokus: Penyesuaian kebijakan Nanik menurunkan tekanan pada kuantitas penerima, memungkinkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran.
• Dampak sosial: Komunitas yang mengandalkan MBG di wilayah suspend harus mencari alternatif pangan sementara, meningkatkan risiko gizi buruk jika tidak ada intervensi cepat.

Langkah Selanjutnya

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengingatkan bahwa semua SPPG yang masih dalam suspend harus menyelesaikan perbaikan IPAL dalam jangka waktu yang ditentukan. BGN juga berencana mengadakan audit independen untuk memastikan kepatuhan standar lingkungan dan keamanan pangan. Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan berkoordinasi dengan BGN untuk mempercepat proses perbaikan, sekaligus mengkomunikasikan perkembangan kepada publik.

Dengan kebijakan baru yang menekankan kualitas, serta penegakan standar lingkungan yang lebih ketat, diharapkan program MBG dapat kembali berjalan secara optimal di seluruh wilayah, termasuk Gresik. Upaya bersama antara BGN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan sementara ini.