Ribuan Mahasiswa dan Pengemudi Ojek Online Turun ke Jalan, Tuntut Tindakan Tegas Atas Krisis BBM dan Komisi Platform

LintasWarganet.com – 23 Mei 2026 | Hari ini, dua aksi demonstrasi besar menggema di dua kota berbeda di Sumatera dan Jawa, menyoroti dua isu krusial yang mengganggu kehidupan warga: kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Dumai dan kebijakan komisi platform ojek online yang dianggap merugikan para pengemudi. Aksi-aksi tersebut menunjukkan kepedulian kolektif masyarakat terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak adil.

Mahasiswa Dumai Soroti Penimbunan BBM di Polda Riau

Ratusan mahasiswa asal Kota Dumai berkumpul di Markas Polda Riau, Pekanbaru, pada Jumat (22/5/2026). Mereka menggelar aksi protes untuk menuntut penindakan tegas terhadap dugaan mafia BBM yang diduga menyimpan minyak secara ilegal di darat maupun laut. Koordinator lapangan aksi, Satria Ramadhan, menyatakan bahwa banyak gudang minyak ilegal beroperasi secara terbuka, memperparah antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) setempat.

Menurut Satria, masyarakat Dumai kini kesulitan memperoleh BBM jenis solar maupun pertalite karena antrean yang masih berlangsung hingga hari ini. “Antrian panjang sampai hari ini masih terjadi di SPBU. Masyarakat jadi sulit dapat solar maupun pertalite,” ujarnya. Mahasiswa menambahkan bahwa mereka membawa rekaman video yang memperlihatkan lokasi-lokasi penyimpanan minyak ilegal, sebagai bukti konkret untuk diserahkan kepada aparat.

Mahasiswa menuntut agar kepolisian segera menindak oknum-oknum yang terlibat. Lima tuntutan utama mereka meliputi:

• Penangkapan dan penyidikan tersangka penimbunan BBM.
• Penghentian operasional semua gudang minyak ilegal, baik di darat maupun laut.
• Peningkatan pengawasan pada jalur distribusi BBM di wilayah Dumai.
• Transparansi proses penanganan kasus kepada publik.
• Penegakan hukum tanpa toleransi terhadap aparat yang diduga bersekongkol.

Selain itu, mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, tanpa kepentingan politik atau komersial. “Gerakan kami ini tidak ada ditunggangi atau ada kepentingan lain. Ini murni gerakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata perwakilan mahasiswa, Arsyad.

Pengemudi Ojek Online Gugat Pemotongan Komisi di Jakarta

Di ibukota, massa aksi yang dipimpin oleh Forum Komunikasi Ojol Tertindas (Forkot) berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan pada Kamis (21/5/2026). Demonstran menuntut peninjauan kembali kebijakan pemotongan komisi platform ojek online yang menurunkan bagian driver dari 80% menjadi 92%, sementara bagian aplikasi berkurang menjadi 8%.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menerima audiensi perwakilan pengemudi ojol asal Jambi pada Senin (18/5/2026). Para pengemudi menilai kebijakan tersebut dapat menggerus pendapatan mereka secara signifikan, terutama di tengah kenaikan biaya operasional. Selain itu, mereka menyoroti perlunya dukungan lebih besar untuk transisi ke motor listrik, yang kini tersedia melalui skema cicilan harian dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan rencana skema pembiayaan yang lebih berpihak kepada pengemudi. Namun, Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menilai kebijakan pembatasan bagi hasil maksimum 8% terlalu drastis dan dipaksakan, menimbulkan potensi kerugian bagi pengemudi yang mengandalkan pendapatan harian.

Pengemudi ojol menyampaikan beberapa tuntutan utama:

• Pembatalan kebijakan pemotongan komisi menjadi 8% untuk platform.
• Peningkatan transparansi dalam penetapan tarif dan bagi hasil.
• Dukungan finansial untuk peralihan ke kendaraan listrik.
• Pengawasan independen terhadap praktik platform digital.

Kedua aksi demonstrasi ini menggarisbawahi rasa frustasi masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Sementara mahasiswa menuntut kepastian pasokan BBM dan penindakan tegas terhadap praktik ilegal, para pengemudi ojol menuntut keadilan ekonomi dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, serta regulator transportasi, diharapkan dapat menanggapi secara konstruktif. Penyelesaian yang memuaskan tidak hanya akan meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Jika tuntutan-tuntutan ini tidak diakomodasi, risiko eskalasi aksi serupa di masa mendatang tetap tinggi, mengingat kedua kelompok memiliki basis dukungan yang luas dan jaringan media sosial yang aktif. Pemerintah dituntut untuk bergerak cepat, mengedepankan transparansi, dan melibatkan stakeholder dalam dialog terbuka demi menciptakan solusi berkelanjutan.