ESDM Papua: 47 Kampung di Mamberamo Raya Belum Teraliri Listrik
ESDM Papua: 47 Kampung di Mamberamo Raya Belum Teraliri Listrik

ESDM Papua: 47 Kampung di Mamberamo Raya Belum Teraliri Listrik

LintasWarganet.com – 19 Mei 2026 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua mengungkap bahwa masih ada 47 desa di Kabupaten Mamberamo Raya yang belum terhubung dengan jaringan listrik nasional. Data tersebut mencakup desa‑desa yang berada di daerah pegunungan dan wilayah rawa-rawa yang sulit dijangkau.

Jumlah Desa Ter aliri Listrik Belum Teraliri
115 68 47

Beberapa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyediaan listrik antara lain:

  • Topografi yang menantang, dengan banyak sungai dan lereng curam.
  • Keterbatasan infrastruktur jalan yang menghambat transportasi material dan tenaga kerja.
  • Biaya pembangunan jaringan listrik yang tinggi dibandingkan dengan populasi yang relatif kecil di tiap desa.

Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan Kementerian ESDM telah merencanakan serangkaian langkah untuk mengatasi masalah ini, antara lain:

  1. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro‑hidro di daerah yang memiliki potensi aliran sungai.
  2. Implementasi program listrik desa berbasis tenaga surya dengan skema pembiayaan yang melibatkan swasta dan lembaga keuangan mikro.
  3. Peningkatan kualitas jalan desa untuk mempermudah transportasi material pembangunan jaringan listrik.

Dalam rapat koordinasi terbaru, Kepala Dinas ESDM Papua, Bapak nama, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, serta partisipasi aktif masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ia juga menyatakan target jangka menengah, yaitu menurunkan jumlah desa tanpa listrik di Mamberamo Raya menjadi kurang dari 10 desa pada akhir 2027.

Upaya peningkatan akses listrik di daerah terpencil tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Dengan penerangan yang memadai, sekolah dapat melaksanakan pembelajaran daring, fasilitas kesehatan dapat mengoperasikan peralatan medis, dan usaha mikro dapat memperluas jam operasional serta meningkatkan produktivitas.

Para aktivis dan organisasi masyarakat sipil mengapresiasi rencana pemerintah, namun menekankan perlunya monitoring yang transparan dan akuntabel serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Mereka berharap bahwa kebijakan yang diambil dapat menjangkau semua desa, termasuk yang paling terpencil, agar tidak ada kesenjangan energi yang terus berlanjut.