Malaysia Menghadapi Ancaman Krisis BBM Juni 2026: Harga Minyak Melonjak & Pemerintah Turunkan Pajak Diesel

LintasWarganet.com – 29 April 2026 | Bank Dunia memperkirakan harga energi global akan naik 24 persen pada tahun 2026, dipicu oleh rata‑rata harga minyak Brent yang diproyeksikan berada di US$86 per barel. Kenaikan tersebut menambah tekanan pada negara‑negara importir energi, termasuk Malaysia, yang diprediksi akan menghadapi potensi krisis bahan bakar pada bulan Juni 2026.

Proyeksi Harga Energi Global 2026

Laporan Commodity Markets Outlook April 2026 mencatat indeks harga energi akan meningkat menjadi 154,9, naik 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Harga minyak Brent diperkirakan tetap tinggi di kisaran US$86 per barel sepanjang 2026 setelah puncak sementara di US$100 pada kuartal pertama. Konflik di negara‑negara Teluk diprediksi akan meredam pasokan melalui Selat Hormuz hingga Mei 2026, sebelum volume pengiriman perlahan pulih pada kuartal keempat.

Langkah Pemerintah Malaysia: Penurunan Pajak Jalan Diesel

Menanggapi lonjakan harga diesel, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan rencana penurunan pajak jalan bagi sekitar 1,8 juta kendaraan diesel di seluruh negeri. Kebijakan ini dipilih karena pemerintah tidak lagi mampu menambah beban subsidi BBM bulanan yang mencapai sekitar 7 miliar ringgit per bulan. Dengan menurunkan pajak jalan, pemerintah berharap dapat meredam beban operasional kendaraan tanpa menambah defisit anggaran.

Data resmi menunjukkan bahwa meskipun jumlah kendaraan diesel relatif kecil dibandingkan total kendaraan, dampaknya signifikan terhadap aktivitas ekonomi akar rumput. Penurunan pajak jalan diperkirakan akan menurunkan biaya pergerakan barang dan jasa, sekaligus menahan inflasi yang dipicu oleh harga energi.

Kombinasi Risiko: Harga Minyak Tinggi dan Pasokan Terbatas

Ketika harga Brent berada di level US$86, biaya impor bahan bakar Malaysia akan meningkat tajam. Karena Malaysia masih sangat tergantung pada impor minyak mentah, setiap kenaikan harga dunia secara langsung memengaruhi harga bahan bakar domestik. Jika gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz berlanjut hingga Mei 2026, stok strategis negara dapat tergerus, meningkatkan risiko kekurangan pasokan pada bulan Juni.

Selain itu, kebijakan penurunan pajak jalan tidak serta‑merta menurunkan harga jual di SPBU. Pemerintah telah mengindikasikan bahwa penurunan harga bahan bakar di pompa tidak realistis mengingat beban fiskal yang tinggi. Akibatnya, konsumen tetap menghadapi harga diesel yang tinggi, meskipun beban pajak berkurang.

Perbandingan dengan Indonesia

Berbeda dengan Malaysia, Indonesia tengah mempertimbangkan kenaikan tarif tol dan PPN sebagai upaya menutupi defisit anggaran energi. Sementara itu, Malaysia memilih mengurangi beban pajak jalan sebagai alternatif pengendalian biaya. Kedua kebijakan mencerminkan tantangan fiskal yang serupa, namun pendekatan yang berbeda dalam mengelola tekanan harga energi.

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Jika krisis BBM terjadi pada Juni 2026, sektor transportasi, logistik, dan industri manufaktur akan merasakan dampak paling berat. Kenaikan biaya bahan bakar dapat memicu inflasi harga barang konsumsi, menurunkan daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sudah diproyeksikan melambat akibat tekanan komoditas global.

Pemerintah Malaysia diperkirakan akan memperkuat cadangan minyak strategis, mempercepat diversifikasi energi, dan mengevaluasi kembali kebijakan subsidi. Namun, tanpa pemulihan pasokan yang signifikan, langkah‐langkah tersebut mungkin belum cukup untuk menghindari kekurangan pasokan pada bulan Juni.

Secara keseluruhan, kombinasi proyeksi harga energi yang tinggi, gangguan pasokan global, dan kebijakan fiskal yang terbatas menempatkan Malaysia pada posisi rawan krisis BBM pada pertengahan 2026. Pemerintah harus menyeimbangkan antara penurunan beban pajak, pengelolaan subsidi, dan upaya meningkatkan ketahanan energi agar dampak krisis dapat diminimalisir.