Pemkot Depok Perkuat Daya Beli melalui Gerakan Pangan Murah

LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Pemerintah Kota Depok kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Melalui program “Gerakan Pangan Murah“, pemerintah kota berupaya menurunkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern dengan mengintegrasikan beberapa kebijakan strategis.

Program ini mencakup tiga pilar utama:

• Pengawasan Harga: Tim khusus dibentuk untuk memantau fluktuasi harga bahan pangan setiap hari, baik di pasar tradisional maupun supermarket. Data yang terkumpul langsung dilaporkan ke Dinas Perdagangan dan Konsumen.
• Subsidi dan Voucher: Penduduk berpenghasilan di bawah rata-rata kota dapat mengajukan voucher belanja yang dapat dipergunakan untuk membeli bahan pokok utama dengan potongan harga khusus.
• Kerjasama dengan Produsen Lokal: Pemerintah menjalin kemitraan dengan petani dan produsen dalam wilayah Depok untuk menyalurkan hasil pertanian secara langsung ke pasar, memotong perantara yang biasanya menambah biaya.

Berikut adalah contoh perbandingan harga beberapa komoditas penting sebelum dan sesudah penerapan gerakan pangan murah (harga dalam Rupiah per kilogram):

Data tersebut menunjukkan penurunan rata-rata sekitar 9-10% pada harga bahan pokok utama, yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya hidup keluarga di Depok.

Walikota Depok, Budi Setiadi, menegaskan bahwa program ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi setiap kuartal. “Kami akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi pasar dan umpan balik masyarakat. Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Budi dalam rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan perwakilan pedagang.

Selain itu, pemerintah kota mengajak warga untuk berperan aktif dalam melaporkan praktik harga tidak wajar melalui aplikasi “Depok Cermat” yang tersedia di platform Android dan iOS. Pelaporan yang valid akan ditindaklanjuti dengan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar.

Dengan sinergi antara pemerintah, produsen, pedagang, dan konsumen, diharapkan gerakan pangan murah dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Jawa Barat dalam mengatasi tekanan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.