Kebijakan Keuangan Pusat Membuat Pemda Pusing, PPPK Jadi Korban Utama

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | JAKARTA – Kebijakan terbaru dalam Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menimbulkan tekanan signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai. Pembatasan maksimal 30 persen dari total APBD untuk belanja aparatur, yang memang dimaksudkan untuk mengendalikan pengeluaran, kini memunculkan dilema baru: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Pengangkatan (PPPK) berpotensi menjadi sasaran pertama penyesuaian anggaran.

Fadlun Abdillah, Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar soal teknokrasi, melainkan menyentuh isu keadilan kebijakan publik. “Jika kapasitas fiskal daerah tidak merata, pembatasan ini de‑facto menjadikan PPPK sebagai variabel penyesuaian,” ujar Fadlun dalam wawancara dengan JPNN pada Jumat, 3 April 2024. Ia menambahkan bahwa PPPK yang baru diangkat justru berada pada posisi paling rentan, karena status kepegawaian mereka tidak setara dengan PNS dalam hal perlindungan anggaran.

Tekanan Fiskal Daerah dan Implikasinya

Realitas keuangan daerah menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Daerah dengan pendapatan asli yang kuat dapat dengan relatif mudah menyesuaikan belanja aparatur, sementara daerah yang bergantung pada transfer pusat dan pendapatan terbatas harus melakukan pemotongan yang lebih tajam. Pembatasan 30 persen ini, yang awalnya dirancang untuk mencegah belanja publik tersedot oleh belanja aparatur, kini berpotensi mengorbankan kelompok PPPK yang baru saja diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian negara.

Fadlun menegaskan bahwa “ASN PPPK tidak boleh diposisikan sebagai beban, apalagi tumbal dari ketidakmampuan fiskal pemerintah daerah.” Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang adil, di mana penyesuaian anggaran harus melibatkan semua kategori pegawai, baik PNS maupun PPPK, tanpa diskriminasi status kepegawaian.

Seruan untuk Penganggaran Melalui APBN

Dalam upaya mengatasi kebuntuan, Fadlun mengajak pemerintah pusat untuk meninjau kembali mekanisme pembiayaan PPPK melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia berargumen bahwa mengandalkan sepenuhnya pada APBD akan terus menimbulkan ketimpangan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. “Negara tidak boleh setengah hati dalam menjamin kesejahteraan aparatur, termasuk PPPK yang baru diangkat,” tegasnya.

Seruan ini sejalan dengan tuntutan organisasi kepegawaian lainnya yang menuntut kepastian hukum, kesejahteraan, dan profesionalisme bagi tenaga non‑ASN. Penataan tenaga honorer atau non‑ASN memang merupakan langkah penting dalam memperkuat kehadiran negara, namun implementasinya harus selaras dengan realitas fiskal di lapangan.

Reaksi Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah menyampaikan keprihatinan mereka terkait implementasi pembatasan ini. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten X menyatakan, “Kami memahami tujuan kebijakan, namun tanpa alokasi tambahan atau fleksibilitas, kami harus memilih antara menurunkan kualitas layanan atau mengorbankan sebagian pegawai, termasuk PPPK.” Sementara itu, Walikota Y menambahkan, “Jika PPPK tidak diberikan kepastian anggaran, hal ini akan menurunkan motivasi kerja dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.”

Di sisi lain, beberapa daerah yang memiliki APBD kuat berusaha memanfaatkan celah kebijakan dengan mengalokasikan sebagian dana di luar batas 30 persen, seperti melalui dana desa atau program khusus. Namun, pendekatan ini tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang karena menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan peraturan pusat.

Langkah Kebijakan yang Diusulkan

• Peninjauan kembali batas maksimum belanja pegawai dengan mempertangkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
• Pembentukan mekanisme khusus dalam APBN untuk menutupi defisit belanja PPPK di daerah yang membutuhkan.
• Penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang adil dan transparan.
• Peningkatan transparansi dalam alokasi anggaran aparatur, sehingga publik dapat memantau penggunaan dana secara akuntabel.

Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan tekanan pada pemerintah daerah dapat berkurang dan PPPK tidak lagi menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak proporsional.

Kesimpulannya, kebijakan pembatasan belanja pegawai yang diatur dalam UU HKPD memang memiliki tujuan yang baik, namun implementasinya menimbulkan beban berat bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. PPPK, sebagai tenaga non‑ASN yang baru diangkat, berada dalam posisi paling rentan. Untuk mencapai keadilan fiskal dan menjaga profesionalisme aparatur, diperlukan revisi kebijakan yang melibatkan alokasi anggaran melalui APBN serta koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah.