Kapal Pertamina Terhambat di Selat Hormuz, Sementara Malaysia Dapat Lewat Gratis: Apa Penyebabnya?

LintasWarganet.com – 03 April 2026 | Bandung – Dua kapal tanker milik Pertamina, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih terhalang untuk melintasi Selat Hormuz pada pekan ini. Kedua kapal tersebut berada di perairan Teluk Persia dan perairan dekat Dubai, namun belum dapat melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Cilacap karena penerapan sistem “pos tol” oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Posisi terkini kapal Pertamina

Menurut data pelacakan AIS yang dikelola oleh VesselFinder, kapal Pertamina Pride berjarak sekitar 26,6 mil laut (49,2 km) di sebelah timur laut dermaga Ras Tanura, Arab Saudi, dan saat ini berlabuh. Kapal yang dibangun pada 2021 ini semula dijadwalkan tiba di Pelabuhan Cilacap pada 2 April 2026 pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, tanker Gamsunoro berada 28,8 mil laut (53,3 km) barat daya Dubai, Uni Emirat Arab, dalam status “for orders”. Kapal berusia 12 tahun ini sebelumnya berlabuh di Basrah Oil Terminal, Irak, sebelum kembali berlayar menuju Dubai.

Skema “toll booth” Iran

IRGC telah mengaktifkan skema pemeriksaan ketat yang disebut “toll booth” di Selat Hormuz. Menurut laporan Al Jazeera pada 26 Maret 2026, Iran berhak memungut biaya sebagai jaminan keamanan bagi setiap kapal yang melewati selat strategis tersebut. Kapal yang ingin melintas harus menghubungi perantara IRGC, menyerahkan data sensitif seperti nomor IMO, dokumen kargo, dan daftar kru. Setelah proses verifikasi, kapal diberikan kode klirens serta instruksi rute khusus.

Ketua Komite Urusan Sipil Parlemen Iran, Mohammadreza Rezaei Kouchi, menegaskan bahwa biaya tersebut sebanding dengan bea yang dikenakan di koridor perdagangan internasional lainnya. “Selat Hormuz merupakan koridor, kami menjamin keamanannya, dan wajar bila kapal membayar bea kepada kami,” ujar Kouchi.

Sinyal positif dari Kedutaan Iran

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Iran di Jakarta telah memberi pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal Pertamina. Jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa koordinasi antara Kedutaan Iran, KBRI Tehran, dan Pertamina sedang berlangsung. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan teknis, termasuk asuransi dan persiapan kru, harus dipenuhi sebelum izin resmi dapat dikeluarkan.

Perbandingan dengan kapal Malaysia

Berbeda dengan situasi Pertamina, kapal milik Malaysia diberi izin melintasi Selat Hormuz tanpa dikenakan biaya. Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, mengungkapkan pada 31 Maret 2026 bahwa Iran memberikan pengecualian karena hubungan diplomatik yang kuat antara kedua negara. Duta Besar Iran untuk Malaysia, Valiollah Mohammadi Nasrabadi, menegaskan bahwa tidak ada pungutan tol bagi kapal Malaysia yang dianggap “negara sahabat”.

Menurut laporan Kompas, tujuh kapal Malaysia – tiga milik Petronas, dua milik MISC Bhd, serta masing‑masing satu kapal milik Sapura Energy dan Shapadu Corporation – akan melintasi selat dalam beberapa hari mendatang. Empat di antaranya membawa muatan minyak mentah.

Dampak geopolitik dan ekonomi

Penetapan biaya oleh Iran dipicu oleh ketegangan yang meningkat antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sementara itu, hubungan diplomatik yang lebih baik antara Iran dan Malaysia memungkinkan pengecualian tarif, menciptakan perbedaan perlakuan di antara kapal-kapal yang beroperasi di wilayah yang sama.

Bagi Pertamina, keterlambatan ini dapat menunda pasokan minyak mentah ke kilang Cilacap, berpotensi memengaruhi pasokan energi domestik. Di sisi lain, kapal Malaysia yang melintas gratis dapat memperkuat posisi Petronas dan perusahaan pelayaran nasional dalam pasar regional.

Secara keseluruhan, situasi di Selat Hormuz menunjukkan betapa pentingnya faktor geopolitik dalam operasi maritim. Kebijakan “toll booth” Iran menambah beban biaya dan prosedur bagi kapal-kapal asing, sementara hubungan diplomatik yang solid dapat membuka celah pengecualian, seperti yang dialami Malaysia.

Ke depan, Pertamina International Shipping terus mengupayakan penyelesaian teknis dan administratif demi memastikan kelancaran perlintasan. Sementara itu, pengamat menilai bahwa perkembangan politik regional akan tetap menjadi faktor penentu utama bagi keamanan dan kelancaran lalu lintas maritim di Selat Hormuz.