Tag Archives: RUU Polri

LintasWarganet.com – 14 Juni 2026 | Selama seminggu terakhir, sejumlah peristiwa penting di bidang hukum menarik perhatian publik. Antara mencatat perkembangan legislasi kepolisian, penetapan tersangka baru dalam kasus pembunuhan berencana (MBG), serta sejumlah keputusan pengadilan yang menambah dinamika hukum nasional. RUU Polri Mendekati Kesepakatan Akhir Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) …

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian (Polri) yang bertujuan memperkuat transparansi dalam penegakan hukum. Keputusan tersebut menjadi sorotan publik setelah lama diperdebatkan oleh berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Anggota DPR RI, …

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Rancangan Undang-Undang (RUU) kepolisian yang sedang dibahas di DPR mencakup ketentuan baru yang memungkinkan anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi penempatan personel di lembaga-lembaga non‑polisi. Kapten Jenderal Listyo Sigit, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia …

LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | DPR RI pada Rabu (9 Juni 2024) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang. Pengesahan ini menandai selesainya proses legislasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Salah satu perubahan paling signifikan …

LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Pemerintah bersama Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga tersebut ke rapat Paripurna DPR guna memperoleh persetujuan akhir. Rapat …

LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Senin, 8 Juni 2024, menyaksikan serangkaian peristiwa hukum yang menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menargetkan sejumlah pejabat dan pengusaha, termasuk Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, Bupati Muara Enim, H. Ahmad Syarif, ditangkap bersama …

LintasWarganet.com – 02 Juni 2026 | Jawa Pos – Pada Senin (26/06/2024) anggota DPR dan pejabat kepolisian menggelar rapat khusus untuk membahas rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri). Rapat yang dipimpin oleh anggota DPR Ahmad Sahroni ini menjadi sorotan setelah beliau menyatakan bahwa tembakan kepada pelaku begal dapat dianggap sebagai bentuk …

LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Sahroni, menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peluang untuk dijadikan inisiatif pemerintah. Ia menekankan pentingnya revisi undang‑undang kepolisian sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme institusi kepolisian. Peningkatan mekanisme pengawasan …