Tag Archives: Revisi UU

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian nasional (Polri) segera memulai proses penyusunan aturan pelaksanaan (peraturan pelaksana) untuk menyesuaikan operasionalnya dengan perubahan legislatif tersebut. Revisi UU Polri mencakup penegasan wewenang, peran, serta struktur …

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UU JN) bertujuan mempercepat proses pemeriksaan akta otentik demi menegakkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik. Revisi ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa prosedur verifikasi akta notaris masih memakan waktu lama, menimbulkan …

LintasWarganet.com – 10 Mei 2026 | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) mengumumkan bahwa proses revisi Undang‑Undang Hak Cipta akan mengacu pada model sistem penarikan royalti satu pintu yang diterapkan di Inggris. Model tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti kepada …

LintasWarganet.com – 23 April 2026 | Pemerintah Indonesia berencana memindahkan pengelolaan Tabungan Mahasiswa Prakerja (TMP) dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara program kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan, sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran dana. Pengalihan tersebut bukan sekadar perubahan struktural, melainkan menuntut adanya …

LintasWarganet.com – 16 April 2026 | Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dua pakar hukum tata negara yang dihadirkan oleh pemohon menekankan perlunya revisi menyeluruh atas ketentuan tersebut. Kedua ahli, Prof. Dr. Budi Santosa dari Universitas Indonesia dan Dr. Siti Nurhaliza dari Universitas Gadjah …