Tag Archives: Kebijakan

Jubir KPK Budi Prasetyo Tidak Masalah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Faizal Assegaf

Jubir KPK Budi Prasetyo Tidak Masalah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Faizal Assegaf

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyatakan tidak keberatan atas laporan yang diajukan oleh Faizal Assegaf, Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, kepada Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan tindakan yang dianggap melanggar kode etik atau prosedur internal KPK, meskipun belum …

Read More »

Satgas PRR Pastikan Bantuan Pascabencana di Sumatera Tepat Sasaran

Satgas PRR Pastikan Bantuan Pascabencana di Sumatera Tepat Sasaran

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan pascabencana di wilayah Sumatera kini telah dijalankan dengan prinsip tepat sasaran dan akuntabel. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian, lembaga pemerintah daerah, serta organisasi kemanusiaan telah …

Read More »

KUHP dan KUHAP Baru Ciptakan Tantangan untuk BUMN

KUHP dan KUHAP Baru Ciptakan Tantangan untuk BUMN

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menimbulkan sejumlah persoalan baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prof. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, menegaskan bahwa perubahan regulasi …

Read More »

KUHP dan KUHAP Baru Tantang Bisnis BUMN

KUHP dan KUHAP Baru Tantang Bisnis BUMN

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Prof. Narendra Jatna, mengingatkan bahwa penerapan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menimbulkan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ketentuan hukum …

Read More »

Jadi Daerah Paling Inovatif, Tabalong Diminta Tingkatkan Kualitas Inovasi

Jadi Daerah Paling Inovatif, Tabalong Diminta Tingkatkan Kualitas Inovasi

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menilai Tabalong sebagai daerah paling inovatif dan sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat lompatan inovasi demi meningkatkan daya saing serta kualitas pelayanan publik. Penghargaan ini didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap inisiatif digital, program pengembangan usaha …

Read More »

Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman dan Terjangkau

Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman dan Terjangkau

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menjamin ketersediaan energi yang aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menurunkan ketergantungan pada impor energi dengan memperkuat kapasitas kilang domestik. Beberapa langkah strategis yang diuraikan oleh Menteri Energi antara lain: Meningkatkan kapasitas produksi …

Read More »

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terus Disempurnakan, Kebijakan Diperbarui

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terus Disempurnakan, Kebijakan Diperbarui

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah masih terus mengalami penyempurnaan kebijakan sejak peluncurannya. Berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Pendidikan daerah, telah melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan mekanisme distribusi, standar gizi, serta mekanisme pengawasan. …

Read More »

Nadiem Makarim Minta Maaf, Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

Nadiem Makarim Minta Maaf, Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 14 April 2026. Permohonan maaf tersebut ditujukan kepada publik dan tokoh‑tokoh politik yang mengkritik kebijakan serta cara kerja pemerintahannya yang dianggap tidak selaras …

Read More »