LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka masih menunggu perkembangan lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyelidikan ini menjadi sorotan publik setelah nama Dirjen Bea Cukai tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan. Berikut adalah …
Read More »Tag Archives: Hukum
LHKPN Presiden Prabowo untuk Periode 2025 Masih Dalam Proses Verifikasi KPK
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan verifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyedia Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Proses ini belum selesai, sehingga hasil akhir LHKPN masih belum dapat diumumkan secara resmi. Verifikasi LHKPN merupakan langkah rutin …
Read More »Menhut: Penguatan Kebijakan dan Kolaborasi Fondasi Konservasi Satwa
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya memperkuat kebijakan serta meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka melindungi satwa liar Indonesia. Dalam konferensi pers terbaru, Menhut menyoroti tantangan utama yang dihadapi konservasi satwa, termasuk perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kehilangan habitat. Berikut adalah …
Read More »Ini Sosok Hakim Shin Jong-o, Perberat Vonis Eks Ibu Negara Korsel tapi Mendadak Tewas
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Hakim Shin Jong-o (lahir 1946) adalah salah satu tokoh yudikatif Korea Selatan yang terkenal karena sikap tegasnya dalam menegakkan hukum, terutama pada kasus-kasus korupsi tingkat tinggi. Selama hampir empat dekade berkarier di Mahkamah Agung, ia terlibat dalam sejumlah keputusan penting yang menimbulkan sorotan publik. …
Read More »KPRP Ungkap Alasan Tak Usulkan Polri Di Bawah Kementerian
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menegaskan bahwa mereka tidak mengajukan usulan penempatan Polri di bawah kementerian manapun. Keputusan ini diambil setelah serangkaian kajian mendalam mengenai implikasi struktural, hukum, dan operasional bagi institusi kepolisian. Berikut beberapa alasan utama yang disampaikan KPRP: Kemandirian Institusi: Polri harus …
Read More »Wamenkum Paparkan Transformasi Pemasyarakatan di Era KUHP Nasional
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, memaparkan langkah‑langkah strategis yang sedang dilaksanakan untuk mentransformasi sistem pemasyarakatan Indonesia seiring berlakunya Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Transformasi ini ditujukan untuk menyesuaikan infrastruktur, kebijakan, dan pendekatan rehabilitasi dengan norma‑norma baru yang …
Read More »China respons Trump, tegaskan kedaulatan harus dihormati di Hormuz
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam konteks Selat Hormuz setelah serangkaian pernyataan yang dianggap provokatif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada sebuah konferensi pers yang diadakan di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa setiap …
Read More »Bidik Investor Tiongkok, Pemerintah Siapkan Panda Bond Guna Redam Tekanan Rupiah
LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menguatkan strategi diversifikasi sumber pembiayaan dengan menyiapkan penerbitan obligasi internasional berbasis mata uang Renminbi (RMB) di pasar China, yang dikenal dengan sebutan Panda Bond. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat investor Tiongkok serta meredam tekanan nilai tukar Rupiah yang belakangan ini …
Read More »Penugasan Polisi di Luar Struktur Bakal Diatur Lebih Rinci
LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Komisi Percepatan Reformasi Polri (Kemenko Polri) telah mengajukan rangkaian aturan yang lebih terperinci mengenai penugasan anggota kepolisian di luar struktur organisasi resmi. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi Polri yang dijadwalkan selesai pada tahun 2024. Aturan baru menekankan tiga aspek utama: kejelasan jabatan, …
Read More »ICW Pertanyakan Kekayaan Prabowo dan 38 Pejabat Kabinet Merah Putih yang Tidak Tercantum di LHKPN
LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti ketidaksesuaian pelaporan harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto serta 38 anggota Kabinet Merah Putih yang tidak muncul dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun ini. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Senin, ICW menilai bahwa ketidaktercantuman data tersebut …
Read More »
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet