Sidang Mahkamah Konstitusi Bahas Gugatan UU Partai Politik, AD/ART Jadi Penentu Sengketa

LintasWarganet.com – 04 Mei 2026 | Sidang pertama Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji gugatan terhadap Undang‑Undang Partai Politik (UU Parpol) resmi dimulai pada 4 Mei 2026. Pengadilan konstitusi menegaskan bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjadi acuan utama dalam menilai sah atau tidaknya ketentuan dalam UU tersebut.

Pihak penggugat, yang terdiri dari sejumlah partai politik berskala menengah, menilai bahwa UU Parpol mengabaikan prinsip otonomi internal partai dengan memaksakan persyaratan administratif yang dianggap melanggar AD/ART masing‑masing. Mereka mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan dasar bahwa UU tersebut bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang kedaulatan rakyat dan Pasal 22 tentang partai politik.

Mahkamah Konstitusi, dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD, menegaskan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan akan difokuskan pada dua aspek utama:

• Kesesuaian ketentuan UU Parpol dengan AD/ART yang telah disahkan oleh masing‑masing partai.
• Apakah UU Parpol memberikan ruang yang cukup bagi partai untuk mengatur internalnya tanpa campur tangan berlebihan dari regulasi negara.

Selain itu, MK meminta masing‑masing partai untuk menyerahkan salinan AD/ART terkini sebagai bahan pertimbangan. Dokumen‑dokumen ini akan dibandingkan dengan pasal‑pasal kontroversial dalam UU Parpol, antara lain tentang batas minimum kepemilikan kursi DPR, persyaratan keanggotaan, dan mekanisme pendanaan.

Para ahli hukum konstitusi menilai bahwa keputusan MK dapat menjadi preseden penting bagi tata kelola partai politik di Indonesia. Jika AD/ART dijadikan standar utama, maka partai‑partai kecil dapat memperoleh lebih banyak kebebasan dalam merumuskan struktur organisasi dan mekanisme internal, sementara partai besar harus menyesuaikan regulasi internal mereka dengan ketentuan konstitusi yang lebih ketat.

Sidang ini diperkirakan akan berlanjut selama beberapa minggu, dengan agenda mendengarkan saksi ahli, analisis dokumen, dan argumentasi tertulis dari kedua belah pihak. Keputusan akhir MK diperkirakan akan diumumkan pada akhir Agustus 2026, yang nantinya akan menjadi acuan bagi reformasi hukum partai politik di masa depan.