Tag Archives: Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Kehormatan Presiden Hanya Dapat Dilindungi Secara Langsung

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Kehormatan Presiden Hanya Dapat Dilindungi Secara Langsung

LintasWarganet.com – 13 Agustus 2026 | Demi jaga kehormatan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan terkait pengaduan kasus penghinaan Presiden yang tidak dapat diwakilkan. Aturan ini sangat penting agar kepastian hukum terjaga. Pengaduan penghinaan Presiden hanya dapat dilakukan secara langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan …

Istana beri sinyal anggaran MBG tetap ambil dana pendidikan di RAPBN 2027: Pemerintah akan meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan

Istana beri sinyal anggaran MBG tetap ambil dana pendidikan di RAPBN 2027: Pemerintah akan meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan

LintasWarganet.com – 13 Agustus 2026 | Istana beri sinyal bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 12 Agustus 2026. Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah …

Bos BGN Putusan MK Tegaskan MBG Program Konstitusional: Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan

Bos BGN Putusan MK Tegaskan MBG Program Konstitusional: Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan

LintasWarganet.com – 05 Agustus 2026 | Bos BGN Putusan MK Tegaskan MBG Program Konstitusional menjadi topik hangat belakangan ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam jumpa persnya, Sudaryono menyampaikan bahwa program MBG tetap akan …

Pemerintah Siap Patuhi Putusan MK soal MBG Menkeu Kami Akan Patuhi

Pemerintah Siap Patuhi Putusan MK soal MBG Menkeu Kami Akan Patuhi

LintasWarganet.com – 01 Agustus 2026 | Putusan MK soal MBG Menkeu Kami Akan Patuhi telah menjadi perhatian hangat dalam beberapa hari terakhir. Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan masalah MBG (Masyarakat Berkelanjutan dan Berimbang). Sebelumnya, sejumlah pegiat pendidikan meminta pemerintah untuk memisahkan …

6 Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial Buntut Gunakan Undang-Undang yang Sudah Dibatalkan MK: Kasus Beri Ekspektasi Tinggi

6 Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial Buntut Gunakan Undang-Undang yang Sudah Dibatalkan MK: Kasus Beri Ekspektasi Tinggi

LintasWarganet.com – 31 Juli 2026 | 6 hakim di Jakarta dilaporkan ke Komisi Yudisial karena menggunakan Undang-Undang Koperasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pelapor telah mengajukan kasasi untuk membatalkan putusan cacat tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menimbulkan kebuntuan dalam proses hukum. Pelapor mengklaim bahwa putusan cacat tersebut …

Merespons Putusan MK Soal MBG, PGRI Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Program

Merespons Putusan MK Soal MBG, PGRI Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Program

LintasWarganet.com – 31 Juli 2026 | Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh program MBG. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB PGRI, Baskara Aji, keputusan …

Komdigi Hormati Putusan MK: Membuka Jalan untuk Regulasi Kuota Internet yang Lebih Transparan

Komdigi Hormati Putusan MK: Membuka Jalan untuk Regulasi Kuota Internet yang Lebih Transparan

LintasWarganet.com – 24 Juli 2026 | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler untuk menyediakan pilihan layanan yang memastikan sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis. Dengan demikian, Komdigi siap untuk mengkaji regulasi kuota internet yang lebih …

Peneliti dan Aktivis Mahasiswa Uji Formil UU Polri yang Baru ke MK: Kritik Pembentukan Undang-Undang

Peneliti dan Aktivis Mahasiswa Uji Formil UU Polri yang Baru ke MK: Kritik Pembentukan Undang-Undang

LintasWarganet.com – 10 Juli 2026 | Peneliti dan aktivis mahasiswa telah menggugat Undang-Undang (UU) Polri yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai pembentukannya melanggar prosedur. Sidang pendahuluan telah digelar pekan ini, menandai awal dari proses pengujian formil UU Polri yang baru. Para peneliti dan aktivis mahasiswa mengklaim bahwa proses …