Program MBG Serap 1,28 Juta Pekerja, Dorong Gerakan Ekonomi Nasional
Program MBG Serap 1,28 Juta Pekerja, Dorong Gerakan Ekonomi Nasional

Program MBG Serap 1,28 Juta Pekerja, Dorong Gerakan Ekonomi Nasional

LintasWarganet.com – 23 Mei 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola pemerintah terus menunjukkan kontribusi signifikan dalam menstimulasi penyerapan tenaga kerja serta mempercepat perputaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga kini, program tersebut telah berhasil melibatkan sekitar 1,28 juta pekerja, baik dari sektor publik maupun swasta.

Berbagai jenis pekerjaan tercakup dalam program ini, mulai dari tenaga dapur, logistik, hingga administrasi. Berikut adalah perkiraan distribusi tenaga kerja berdasarkan bidang utama:

Bidang Jumlah Pekerja
Dapur dan Persiapan Makanan 540.000
Logistik dan Distribusi 380.000
Administrasi dan Manajemen 210.000
Pengawasan Kualitas 150.000
Pelayanan Konsumen 100.000

Dengan melibatkan lebih dari satu juta tenaga kerja, program MBG tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat, tetapi juga menstimulasi permintaan bahan pangan lokal, memperkuat rantai pasok, dan membuka peluang usaha baru bagi petani serta produsen makanan tradisional.

Pengaruh positif ini tercermin dalam data ekonomi makro, di mana pertumbuhan sektor makanan dan minuman menunjukkan kenaikan sebesar 3,2% pada kuartal terakhir dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas ini juga membantu menurunkan tingkat pengangguran di wilayah‑wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Selain manfaat ekonomi, program MBG berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, program ini berkontribusi pada penurunan angka stunting dan meningkatkan produktivitas belajar di sekolah.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas jangkauan program dengan menambah lebih dari 200.000 pekerja baru, serta mengintegrasikan teknologi digital untuk memantau distribusi makanan secara real‑time. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat transparansi penggunaan dana publik.