PP Tunas 2025: Upaya Lindungi Data Anak di Ruang Digital

LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Dengan semakin luasnya penetrasi internet dan perangkat digital di kalangan anak-anak, risiko penyalahgunaan data pribadi mereka menjadi sorotan utama. Pemerintah menanggapi tantangan tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal dengan sebutan PP Tunas 2025.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya regulasi ini pada konferensi pers di Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda, sekaligus menegakkan standar perlindungan data yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

PP Tunas 2025 menargetkan tiga pilar utama: perlindungan data pribadi anak, tanggung jawab penyedia layanan digital, dan partisipasi aktif orang tua atau wali. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik—mulai dari aplikasi pendidikan hingga platform media sosial—untuk menerapkan mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data yang transparan serta terbatas pada kebutuhan yang sah.

• Persetujuan orang tua: Setiap pengumpulan data sensitif anak di bawah 18 tahun harus didasarkan pada persetujuan tertulis dari orang tua atau wali yang sah.
• Data minimization: Penyedia layanan hanya boleh mengumpulkan data yang benar‑benar diperlukan untuk tujuan layanan, dan wajib menghapus data yang tidak lagi relevan.
• Keamanan teknis: Sistem harus dilengkapi dengan enkripsi, kontrol akses ketat, serta audit rutin untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.
• Pelaporan insiden: Setiap pelanggaran yang mengakibatkan kebocoran data anak harus dilaporkan kepada otoritas dalam waktu 72 jam.
• Sanksi administratif: Penyedia yang melanggar ketentuan dapat dikenai denda hingga 5 % dari omzet tahunan atau pencabutan izin operasi.

Implementasi PP Tunas 2025 dijadwalkan dimulai pada kuartal pertama 2026, dengan fase transisi selama enam bulan untuk memungkinkan penyesuaian teknis dan administratif. Pemerintah berkomitmen menyediakan pedoman operasional serta pelatihan bagi pelaku industri agar dapat mematuhi standar baru ini.

Penguatan regulasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan rasa aman orang tua, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital yang semakin menjadi bagian penting dalam proses belajar dan hiburan anak. Kritik tetap muncul terkait beban administratif bagi startup dan perusahaan kecil, namun pemerintah menegaskan bahwa regulasi bersifat proporsional dan akan disertai dukungan kebijakan fiskal bagi pelaku yang terdampak.

PP Tunas 2025 menandai langkah signifikan dalam upaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak anak, menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.