Politik kemarin, Presiden terima Menhan Jepang hingga soal KUHP baru

LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam sebuah pertemuan bilateral yang berlangsung pada Senin (tanggal). Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan suvenir berupa replika kapal perang Mikasa sebagai simbol persahabatan antara kedua negara.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang pertukaran hadiah, namun juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama pertahanan, latihan militer bersama, serta perkembangan terbaru mengenai Rancangan Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah menjadi sorotan publik di Indonesia.

• Suvenir Mikasa – Model kapal perang Mikasa, yang pernah menjadi kapal andalan Angkatan Laut Jepang pada awal abad ke-20, dipilih karena mengandung nilai historis dan simbolik dalam hubungan maritim kedua negara.
• Kerja sama pertahanan – Kedua pihak menegaskan komitmen untuk meningkatkan interoperabilitas melalui latihan bersama, pertukaran intelijen, dan pengembangan teknologi militer.
• Diskusi KUHP – Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa proses revisi KUHP sedang berada pada tahap finalisasi, dan menekankan pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia‑Jepang tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga strategis, terutama dalam konteks keamanan maritim di kawasan Indo‑Pasifik. Ia berharap kedatangan Menteri Koizumi dapat memperkuat sinergi dalam mengatasi tantangan bersama, termasuk isu keamanan siber dan terorisme.

Sementara itu, pengesahan KUHP baru masih menuai protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menilai beberapa pasal masih terlalu luas. Pemerintah berjanji akan terus melakukan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan sebelum undang‑undang tersebut resmi diundangkan.

Dengan pertemuan ini, diharapkan hubungan pertahanan Indonesia‑Jepang akan semakin solid, sekaligus memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyelesaikan proses legislasi KUHP secara transparan dan akuntabel.