Pengadilan Tinggi Jakarta Naikkan Denda Uang Pengganti Anak Riza Chalid hingga Rp 13,4 Triliun

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu (10 Juni 2026) memutuskan untuk memperberat hukuman uang pengganti yang harus dibayar oleh Muhammad Kerry Adrianto, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), terkait kasus yang melibatkan anak mantan politisi Riza Chalid. Awalnya denda tersebut ditetapkan pada angka yang jauh lebih rendah, namun setelah proses banding, mahkamah agung menyesuaikan nilai hukuman menjadi Rp 13,4 triliun.

Kasus ini bermula ketika aparat kepolisian menemukan indikasi penggunaan dana perusahaan OTM untuk kepentingan pribadi, termasuk pembayaran yang diduga ditujukan untuk anak Riza Chalid. Penyelidikan mengaitkan Muhammad Kerry Adrianto dengan aliran dana yang tidak transparan, sehingga menimbulkan tuduhan pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang.

Berikut adalah poin‑poin penting dari keputusan pengadilan:

• Hukuman uang pengganti dinaikkan menjadi Rp 13,4 triliun, mencakup denda administratif dan ganti rugi materiil.
• Keputusan tersebut mencerminkan sikap keras pengadilan terhadap praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan perusahaan milik negara.
• Selain denda, terdakwa juga dikenai sanksi penjara selama 5 tahun yang dapat berjalan bersamaan dengan pembayaran ganti rugi.
• Pengadilan menegaskan bahwa besaran denda ditetapkan berdasarkan nilai kerugian negara dan kemampuan finansial terdakwa.

Para pengamat hukum menilai bahwa keputusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Menurut mereka, besaran denda yang sangat tinggi diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku serupa di masa depan.

Riza Chalid sendiri, mantan anggota DPR dan tokoh politik, belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan ini. Sementara itu, pihak OTM mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan harapan dapat menurunkan jumlah denda yang dianggap tidak proporsional.

Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini menegaskan kembali komitmen lembaga peradilan dalam memberantas korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.