Pemerintah Targetkan Perbaikan Sekolah Rusak Tuntas pada 2028
Pemerintah Targetkan Perbaikan Sekolah Rusak Tuntas pada 2028

Pemerintah Targetkan Perbaikan Sekolah Rusak Tuntas pada 2028

LintasWarganet.com – 06 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan seluruh perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan berat paling lambat tahun 2028. Sasaran ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Untuk mencapai target 2028, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024‑2028. Anggaran ini akan disalurkan melalui program Bangun Sekolah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Daerah.

Langkah‑langkah utama dalam program ini antara lain:

  • Identifikasi dan verifikasi kondisi fisik seluruh sekolah melalui survei digital berbasis GIS.
  • Penyusunan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak.
  • Pengadaan material bangunan yang berstandar nasional dengan melibatkan produsen lokal.
  • Penerapan kontraktor terakreditasi untuk memastikan kualitas konstruksi.
  • Monitoring dan evaluasi berkala menggunakan sistem informasi terintegrasi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program Gotong Royong Sekolah, di mana relawan, alumni, dan sektor swasta dapat berkontribusi baik secara finansial maupun tenaga kerja.

Target tahun 2028 diharapkan tidak hanya menghilangkan sekolah rusak, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Dengan fasilitas yang aman dan layak, diharapkan tercipta peningkatan hasil belajar siswa, penurunan angka putus sekolah, dan terciptanya iklim pendidikan yang lebih kondusif.

Namun, tantangan tetap ada, antara lain keterbatasan tenaga kerja terampil di daerah terpencil, fluktuasi harga material, serta koordinasi lintas sektoral yang kompleks. Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi hambatan tersebut melalui pelatihan tenaga kerja lokal dan penyesuaian anggaran yang fleksibel.

Jika target tercapai tepat waktu, Indonesia akan menutup kesenjangan infrastruktur pendidikan, sekaligus memperkuat posisi negara dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan ke‑4 tentang pendidikan berkualitas.