Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Berada di Bawah Presiden

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Sejumlah pakar kebijakan publik dan ekonomi mengemukakan usulan agar lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil rampasan negara ditempatkan secara langsung di bawah wewenang Presiden. Menurut mereka, penataan struktural ini dapat meningkatkan koordinasi antar‑instansi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan perlindungan harta benda yang lebih efektif.

Usulan tersebut muncul setelah beberapa kasus penyerahan aset yang dipertanyakan legalitasnya menimbulkan kerugian publik. Pakar menilai bahwa otoritas eksekutif memiliki kapasitas untuk mengawasi secara menyeluruh, mulai dari identifikasi aset, proses verifikasi, hingga distribusi atau likuidasi aset yang sah.

Berikut beberapa poin utama yang diangkat dalam rekomendasi tersebut:

• Optimalisasi Kewenangan: Menyatukan fungsi pengelolaan aset dalam satu entitas di bawah Presiden dapat mengurangi tumpang‑tindih peran antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
• Perlindungan Harta Benda: Dengan otoritas yang terpusat, mekanisme pengawasan menjadi lebih ketat, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan atau pencurian aset.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga baru diharapkan mengimplementasikan sistem pelaporan publik secara real‑time, termasuk publikasi data aset, nilai pasar, serta status prosesnya.

Pakar juga menyoroti tantangan yang perlu diatasi, antara lain penyesuaian regulasi, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung.

Dalam diskusi terbuka, beberapa pengamat menilai bahwa penempatan lembaga di bawah Presiden dapat mempercepat proses legislasi terkait reformasi pengelolaan aset. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa konsentrasi kekuasaan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan jika tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol yang memadai.

Ke depan, usulan ini dijadwalkan akan dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait, dengan target penyusunan rancangan regulasi dalam beberapa bulan mendatang.