Tag Archives: Pengelolaan Aset

Ungkap Alasan Pengalihan Pengelolaan TMP, Kemhan Pastikan Bukan Karena Kemensos Tak Mampu

LintasWarganet.com – 23 April 2026 | Pemerintah melanjutkan proses pengalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMP) dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Penyerahan ini mulai berjalan sejak awal tahun 2024 dan tidak disebabkan oleh ketidakmampuan Kemensos, melainkan karena pertimbangan strategis integrasi dan optimalisasi pengelolaan aset negara. Integrasi kebijakan: …

Read More »

Pramono Anung Targetkan Konsolidasi BUMD DKI dalam Satu Tahun

LintasWarganet.com – 18 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan rencana ambisius untuk menyatukan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah ibukota dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi layanan, serta memaksimalkan kontribusi BUMD terhadap perekonomian DKI. …

Read More »

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Berada di Bawah Presiden

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Berada di Bawah Presiden

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Sejumlah pakar kebijakan publik dan ekonomi mengemukakan usulan agar lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil rampasan negara ditempatkan secara langsung di bawah wewenang Presiden. Menurut mereka, penataan struktural ini dapat meningkatkan koordinasi antar‑instansi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan perlindungan harta benda yang …

Read More »

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Diletakkan di Bawah Presiden

Pakar Usulkan Lembaga Pengelola Aset Rampasan Diletakkan di Bawah Presiden

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola aset yang disita atau dirampas, baik dari kasus korupsi, kejahatan, maupun pelanggaran hukum lainnya. Pengelolaan yang efektif dianggap krusial untuk mengamankan nilai ekonomi serta mencegah penyalahgunaan kembali aset tersebut. Beberapa pakar kebijakan publik mengajukan usulan agar lembaga yang …

Read More »