Mensos: Program Sekolah Rakyat Fokus pada Anak Putus Sekolah dan Keluarga Miskin

LintasWarganet.com – 03 Mei 2026 | Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat diarahkan khusus untuk menolong anak-anak yang terpaksa menghentikan pendidikan formal serta keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, inisiatif ini menjadi upaya strategis pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah di Indonesia.

Program tersebut diluncurkan pada tahun 2023 dengan target menjangkau lebih dari satu juta anak di seluruh Indonesia dalam tiga tahun pertama. Pendekatan yang diambil meliputi pendidikan non‑formal, pelatihan keterampilan vokasional, serta penyediaan beasiswa bagi peserta yang menunjukkan potensi akademik atau keahlian tertentu.

Berikut adalah beberapa komponen utama Sekolah Rakyat:

  • Pembelajaran berbasis modul yang dapat diakses secara daring maupun luring, menyesuaikan dengan kondisi geografis masing‑masing daerah.
  • Pelatihan keterampilan praktis seperti menjahit, pertanian, teknologi informasi, dan kerajinan tangan, yang dirancang untuk meningkatkan peluang kerja bagi lulusan.
  • Beasiswa pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi peserta yang berasal dari keluarga miskin.
  • Kemitraan dengan Kementerian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta lembaga non‑pemerintah untuk memastikan kurikulum relevan dan berkualitas.

Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 5,7 juta anak di Indonesia tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang dasar. Sebagian besar berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, di mana akses ke sekolah formal sangat terbatas. Sekolah Rakyat berupaya menutup kesenjangan ini dengan menempatkan pusat belajar di lokasi strategis yang mudah dijangkau.

Prioritas utama program mencakup anak usia 6 hingga 17 tahun yang telah putus sekolah, terutama yang berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional. Selain itu, daerah dengan tingkat putus sekolah tertinggi menjadi fokus utama pelaksanaan.

Untuk mendukung pelaksanaan, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun per tahun. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan materi pembelajaran, pelatihan guru, serta pengembangan infrastruktur teknologi di daerah kurang terlayani. Implementasi dilakukan secara terdesentralisasi, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan organisasi masyarakat setempat.

Saifullah Yusuf menutup dengan harapan bahwa melalui Sekolah Rakyat, anak-anak yang terancam terpinggirkan dapat kembali merasakan manfaat pendidikan, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.