Menkop: Penerima Bansos Dapat Tingkatkan Pendapatan lewat Kopdes Merah Putih

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui partisipasi dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran program koperasi yang ditujukan khusus bagi penerima bantuan sosial.

Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai entitas koperasi berbasis desa yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro. Program ini menyediakan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran produk bagi anggota yang sebelumnya mengandalkan bantuan pemerintah.

Beberapa mekanisme utama yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan KPM meliputi:

• Akses Kredit Mikro: Anggota dapat mengajukan pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu fleksibel untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil.
• Pelatihan Keterampilan: Koperasi menyelenggarakan modul pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan.
• Pemasaran Bersama: Produk-produk anggota dipasarkan secara kolektif melalui jaringan distribusi Kopdes, sehingga biaya pemasaran dapat ditekan.
• Penguatan Jaringan: Anggota berkesempatan bergabung dalam jaringan koperasi wilayah, memperluas peluang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

Target awal Kopdes Merah Putih mencakup sekitar 1,5 juta keluarga KPM di seluruh Indonesia, dengan fokus pada wilayah pedesaan yang memiliki potensi usaha pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan rata‑rata anggota sebesar 30 % dalam dua tahun pertama.

Implementasi program akan dipantau oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan evaluasi berkala akan mengukur efektivitas pemberian kredit, tingkat partisipasi pelatihan, serta perubahan pendapatan anggota.

Dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan mekanisme koperasi, diharapkan KPM tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan mampu membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.