Menimbang Matang-Matang Wacana Penutupan Program Studi Tak Relevan

LintasWarganet.com – 02 Mei 2026 | Dalam beberapa bulan terakhir, perdebatan mengenai keberlanjutan beberapa program studi di perguruan tinggi Indonesia kembali mengemuka. Pemerintah, lembaga akreditasi, serta pihak universitas secara bersamaan menilai bahwa sejumlah program tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pasar kerja maupun perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan wacana penutupan atau restrukturisasi.

Berbagai pihak menyoroti dua aspek utama. Pertama, tingkat penurunan jumlah mahasiswa baru yang signifikan. Data Kementerian Pendidikan menampilkan penurunan rata-rata 38% dalam pendaftaran pada program-program tertentu antara tahun 2020 hingga 2023. Kedua, relevansi kurikulum yang dinilai kurang adaptif terhadap tren industri dan teknologi terkini.

Faktor-faktor yang Mendorong Penutupan

• Penurunan Minat Mahasiswa: Program studi seperti Manajemen Perikanan, Kajian Budaya Lokal, dan Teknologi Kertas mengalami penurunan pendaftar hingga di bawah 30% kapasitas tahunan.
• Kebutuhan Industri: Laporan Asosiasi Industri Indonesia (AII) mencatat adanya kesenjangan antara lulusan dan kompetensi yang dibutuhkan, khususnya di sektor digital dan energi terbarukan.
• Akreditasi: Beberapa program berada pada peringkat B atau C, menandakan kurangnya kepatuhan terhadap standar kualitas nasional.

Potensi Dampak Penutupan

Para akademisi menekankan bahwa penutupan bukan solusi satu‑dimensi. Alternatif yang diajukan meliputi revitalisasi kurikulum, kolaborasi riset dengan industri, serta pengembangan program lintas disiplin yang dapat menambah nilai jual bagi mahasiswa.

Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) telah merancang program bantuan dana untuk institusi yang bersedia melakukan transformasi kurikulum dan meningkatkan kualitas pengajaran. Bantuan ini mencakup pelatihan dosen, penyediaan laboratorium modern, serta skema beasiswa bagi mahasiswa yang beralih ke program baru.

Dalam konteks kebijakan, keputusan akhir penutupan atau restrukturisasi program studi akan melibatkan proses evaluasi yang transparan, melibatkan stakeholder internal (dosen, mahasiswa, alumni) maupun eksternal (industri, lembaga akreditasi). Pendekatan inklusif ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.