MBG Tak Boleh Dipolitisasi, Dorong Evaluasi dan Moratorium demi Perbaikan Tata Kelola

LintasWarganet.com – 21 Juni 2026 | Program MBG (Masyarakat Berbasis Gizi) kembali menjadi sorotan setelah pernyataan resmi yang menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh dijadikan arena politik. Organisasi APPMBGI menegaskan dukungannya terhadap proses evaluasi menyeluruh serta penerapan moratorium sementara, dengan tujuan utama memperbaiki tata kelola program.

Beberapa alasan utama yang dikemukakan antara lain:

Kurangnya transparansi dalam alokasi dana dan pelaksanaan di lapangan.
Ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realitas capaian.
Rendahnya mekanisme akuntabilitas pada setiap tingkat pelaksanaan.

Untuk menanggapi isu‑isu tersebut, APPMBGI mengusulkan rangkaian langkah strategis yang dapat dijadikan pedoman:

Langkah	Deskripsi
1. Evaluasi Independen	Melibatkan lembaga audit eksternal untuk menilai efektivitas dan efisiensi program.
2. Moratorium Sementara	Menunda penerapan kebijakan baru sampai hasil evaluasi tersedia dan rekomendasi diserap.
3. Penguatan Akuntabilitas	Mengimplementasikan sistem pelaporan real‑time dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi.
4. Keterlibatan Publik	Memberikan ruang bagi masyarakat dan stakeholder untuk memberikan masukan secara terbuka.

Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan seluruh rantai pelaksanaan MBG dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta menghasilkan manfaat yang lebih merata bagi penerima program. Pemerintah dan semua pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis, menjauhkan agenda politik yang dapat mengganggu objektivitas kebijakan.