Maman Abdurrahman: BBM Nonsubsidi Tak Menggoyang UMKM, Regulasi Digital Siap Diresmikan

LintasWarganet.com – 28 April 2026 | Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan pada Jumat (27/4/2026) bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak menimbulkan dampak signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dua kesempatan berbeda: saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kebijakan energi, dan saat melantik pejabat baru Kementerian UMKM yang sekaligus mengumumkan rencana regulasi baru untuk melindungi UMKM di pasar digital.

Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi terhadap UMKM

Menurut Maman, mayoritas usaha mikro, kecil, dan menengah masih mengandalkan BBM bersubsidi seperti solar subsidi, Pertalite, dan LPG 3 kg. Harga bahan bakar bersubsidi tersebut tetap dijaga pemerintah, sehingga tidak terjadi kenaikan. “Dalam konteks bahan bakar energi, BBM seharusnya tidak ada dampaknya. Hampir rata‑rata UMKM menggunakan BBM subsidi, dan itu tidak mengalami kenaikan,” tegasnya.

Data dari Pertamina per 18 April 2026 menunjukkan bahwa harga BBM nonsubsidi naik tajam: Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap stabil, yaitu Pertalite Rp 10.000 per liter dan solar subsidi Rp 6.800 per liter. Kebijakan menjaga harga subsidi dinilai penting di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Langkah Pemerintah Menjaga Harga BBM Subsidi

Menjaga kestabilan harga BBM bersubsidi merupakan upaya strategis pemerintah untuk melindungi daya beli UMKM dan menghindari penurunan kelas usaha. Maman menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan ruang napas bagi pelaku usaha agar tidak terbebani oleh kenaikan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada bahan bakar.

Regulasi Perlindungan UMKM di Pasar Digital

Dalam sambutan pelantikan pejabat Kementerian UMKM, Maman mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi khusus untuk melindungi UMKM yang berjualan di platform e‑commerce. Selama ini, belum ada payung hukum yang secara komprehensif mengatur beban tarif dan komisi yang dikenakan platform digital.

Keluhan utama yang diterima kementerian adalah tingginya biaya administrasi atau potongan transaksi yang menggerus margin keuntungan UMKM. Regulasi yang sedang disusun akan bersifat wajib, bukan sekadar insentif sementara, dan diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif.

• Regulasi akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan.
• Target rilis regulasi dijadwalkan dalam waktu dekat, dengan fokus pada kepastian hukum jangka panjang.
• Regulasi akan mencakup perlindungan terhadap tarif tidak wajar, transparansi mekanisme komisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Tantangan Harga Plastik dan Pasokan Naftha

Selain masalah BBM, Maman mengakui bahwa aspirasi utama UMKM saat ini terkait kenaikan harga plastik, yang dipicu gangguan pasokan naphtha dari Timur Tengah. Pemerintah sedang mencari alternatif pasokan dari India, Afrika, dan Amerika untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah yang sedang tidak stabil.

Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan sudah dilakukan, dan upaya diversifikasi sumber bahan baku diharapkan dapat menurunkan tekanan harga pada sektor manufaktur UMKM.

Prospek dan Harapan

Maman menekankan bahwa kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi serta regulasi digital yang akan datang merupakan langkah strategis untuk menjaga daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi global. “Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” ujarnya.

Dengan dukungan kebijakan energi yang stabil dan regulasi pasar digital yang kuat, UMKM diharapkan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional tanpa terhambat oleh fluktuasi harga bahan bakar atau beban tarif platform online.