Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Uji Materi UU Polri, Mahasiswa Tri Prasetyo Putra Mumpuni

LintasWarganet.com – 17 April 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (tanggal) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Tri Prasetyo Putra Mumpuni.

Mahasiswa tersebut mengklaim bahwa beberapa pasal dalam UU Polri bertentangan dengan konstitusi, terutama terkait dengan hak asasi manusia, independensi kepolisian, dan prosedur penegakan hukum. Namun, MK menilai bahwa permohonan tidak menyertakan argumentasi yang cukup konkret untuk mengidentifikasi pasal mana yang dianggap melanggar UUD 1945.

• Permohonan tidak mencantumkan pasal spesifik yang dipertanyakan.
• Argumentasi hukum yang diajukan dianggap kurang terperinci.
• Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan dampak konstitusional dari pasal yang dipersoalkan.

Dalam risalah putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permohonan uji materi harus memenuhi standar kejelasan dan substansi, sehingga MK dapat melakukan analisis yang mendalam. Tanpa kejelasan tersebut, MK tidak dapat melanjutkan proses pengujian.

Penolakan ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan akademisi dan aktivis hak asasi manusia. Beberapa pihak menganggap keputusan MK menunjukkan ketatnya persyaratan prosedural, sementara yang lain menilai bahwa hal ini menghambat upaya reformasi hukum kepolisian.

Di sisi lain, pemerintah dan institusi kepolisian menyambut keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang ada. Mereka menekankan bahwa UU Polri telah mengalami beberapa amandemen dan masih relevan dengan kebutuhan keamanan nasional.

Kasus ini menjadi sorotan kembali mengenai pentingnya penyusunan permohonan uji materi yang jelas dan terperinci, terutama ketika berkaitan dengan undang-undang yang menyentuh fungsi publik penting seperti kepolisian.