Kondisi Fiskal Pemda: Gubernur Sherly Tjoanda Sampaikan Kesulitan Bayar Gaji PPPK

LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2024. Hal ini menyoroti tekanan fiskal yang semakin berat pada daerah yang masih berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan pelayanan publik dan keterbatasan sumber daya keuangan.

Poin-poin utama yang diutarakan:

• Gaji PPPK diproyeksikan membutuhkan dana sekitar Rp 150 miliar hingga akhir tahun.
• Pendapatan asli daerah (PAD) turun sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya.
• Pencairan DBH dari pemerintah pusat masih tertunda, mengurangi likuiditas kas provinsi.
• Prioritas alokasi anggaran difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kritis.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah provinsi sedang melakukan evaluasi ulang terhadap struktur pengeluaran dan mencari alternatif pembiayaan, termasuk penataan kembali kontrak PPPK, peninjauan kembali besaran tunjangan, serta pengajuan permohonan tambahan dana dari pemerintah pusat.

Selain itu, pihak gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi dengan DPRD setempat untuk mengesahkan anggaran tambahan yang dapat menutup kekurangan pembayaran gaji. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penundaan atau pemotongan gaji yang dapat memengaruhi motivasi serta kinerja pegawai.

Situasi ini mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah di Indonesia, terutama yang bergantung pada pendapatan dari sumber alam dan alokasi pusat. Pengelolaan keuangan yang transparan dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.