LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (30) lalu. Pertemuan ini bertujuan meninjau capaian anggaran tahun anggaran 2024 serta membahas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program agraria dan tata ruang.
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II, Irwan Jusuf, yang menekankan pentingnya pengawasan anggaran agar dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan layanan pertanahan, penyelesaian sengketa, dan percepatan sertifikasi tanah. Selanjutnya, Menteri ATR/BPN, Alfian Hadi Prasetyo, menyampaikan laporan singkat mengenai realisasi anggaran hingga kuartal pertama.
Berikut poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:
- Realisasi Anggaran: Hingga akhir Maret 2024, sekitar 78% anggaran tahunan telah terserap, dengan fokus pada program digitalisasi layanan pertanahan dan pembangunan kantor pertanahan di daerah terpencil.
- Penggunaan Dana: Mayoritas dana dialokasikan untuk penyusunan basis data tanah nasional, pelatihan aparatur pertanahan, serta pengembangan aplikasi e‑Land.
- Kendala Operasional: Teridentifikasi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur IT di wilayah pedesaan, serta keterlambatan penyediaan lahan bagi proyek infrastruktur publik.
- Langkah Perbaikan: Pemerintah berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan cepat bagi sertifikasi tanah, serta mempercepat penyelesaian sengketa agraria melalui mediasi.
Ketua Komisi II menambahkan bahwa komisi akan melakukan monitoring lebih intensif, termasuk kunjungan lapangan ke beberapa provinsi yang masih mengalami rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Ia juga meminta agar kementerian menyusun rencana aksi konkrit untuk mengatasi hambatan teknis yang teridentifikasi.
Menteri ATR/BPN menanggapi dengan menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, mempercepat proses digitalisasi, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mencapai target layanan pertanahan yang lebih merata.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke rapat pleno Komisi II dalam waktu dua minggu ke depan, dengan harapan dapat mempercepat pencapaian target anggaran dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.