Kemenkum Maluku Utara Perkuat Pemberdayaan Koperasi di Ternate
Kemenkum Maluku Utara Perkuat Pemberdayaan Koperasi di Ternate

Kemenkum Maluku Utara Perkuat Pemberdayaan Koperasi di Ternate

LintasWarganet.com – 06 April 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) wilayah Maluku Utara bersama Asosiasi Koperasi Merah Putih Kota Ternate meluncurkan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan legalitas koperasi di kota tersebut. Program ini menitikberatkan pada pendampingan proses legalisasi, pelatihan manajemen, serta penyediaan akses pendanaan bagi koperasi yang belum terdaftar secara resmi.

Berbagai langkah konkrit yang direncanakan meliputi:

  • Pembentukan tim fasilitator yang terdiri dari tenaga ahli Kemenkum dan perwakilan asosiasi koperasi untuk membantu proses pendirian badan hukum koperasi.
  • Pelatihan intensif selama tiga hari tentang tata kelola, akuntansi, dan pemasaran bagi pengurus koperasi.
  • Penyediaan paket layanan notaris dengan tarif subsidi bagi koperasi yang memenuhi syarat.
  • Penghubungan koperasi dengan lembaga keuangan daerah untuk memperoleh modal kerja dan pinjaman bersubsidi.

Target utama program ini adalah menglegalisasi lebih dari 30 koperasi mikro di Ternate dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Legalitas yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses pasar, serta membuka peluang bagi koperasi untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah.

Selain manfaat ekonomi, pemberdayaan koperasi juga dianggap strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan di wilayah kepulauan yang masih tergolong terisolasi. Dengan dukungan regulasi yang lebih fleksibel, Kemenkum berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru.

Pelaksanaan program akan dipantau oleh tim evaluasi yang terdiri dari pejabat Kemenkum, perwakilan asosiasi koperasi, dan perwakilan pemerintah kota. Laporan kemajuan akan dipublikasikan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.