LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 08 Mei 2026 | Jakarta, 8 Mei 2026 – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini untuk memberikan klarifikasi dan membantu proses penyelidikan terkait polemik pengadaan program Sepuluh Sepatu Sekolah Rakyat (SSR). Program tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang menyediakan sepatu gratis bagi siswa SD di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai Rp 1,2 triliun pada tahun anggaran 2025/2026.
Kontroversi muncul setelah sejumlah media melaporkan adanya dugaan kelebihan anggaran, spesifikasi tidak sesuai, serta proses tender yang diduga tidak transparan. Beberapa daerah melaporkan bahwa sepatu yang diterima tidak memenuhi standar kualitas, sementara ada pula laporan tentang selisih biaya antara harga pasar dan nilai kontrak.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menegaskan komitmen Kementerian untuk mendukung penyelidikan KPK secara penuh. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif KPK, Budi Santoso, Wamensos Jabo menyampaikan bahwa kementerian siap menyerahkan seluruh dokumen terkait, termasuk perjanjian kerja sama, laporan keuangan, serta hasil audit internal.
- Langkah-langkah yang diambil Kemen Sos:
- Mengumpulkan dokumen tender dan kontrak dari seluruh provinsi.
- Melakukan audit internal independen dengan bantuan BPK.
- Menghubungi pemasok untuk verifikasi kualitas produk.
- Komitmen hukum: Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran, Kemen Sos akan melaporkan pihak terkait kepada otoritas penegak hukum untuk diproses secara hukum.
Agus Jabo menambahkan, “Kami tidak mentolerir penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyelewengan, mereka akan dikenai sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.”
Pihak KPK menyatakan bahwa proses penyelidikan masih dalam tahap awal, namun tim investigasi telah menyiapkan tim khusus untuk menelaah dokumen dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta pelaku lapangan.
Reaksi masyarakat pun beragam. Beberapa orang tua siswa menyuarakan kekhawatiran atas kualitas sepatu yang diterima, sementara organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi penuh dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Jika penyelidikan menemukan bukti penyelewengan, diperkirakan akan berdampak pada evaluasi kembali program SSR serta peninjauan ulang mekanisme pengadaan barang di kementerian. Pemerintah berjanji akan memperbaiki prosedur agar tidak terulang kembali di masa mendatang.