Harga Plastik Melejit, Pedagang Makanan di Jakarta Timur Terjepit Antara Naikkan Harga atau Rugi

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Lonjakan harga plastik yang mencapai 30 hingga 100 persen dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan tekanan berat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman, terutama di kawasan Jakarta Timur. Kenaikan ini dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku nafta akibat konflik di Timur Tengah serta meningkatnya biaya logistik, yang membuat harga eceran plastik di pasar berkisar antara Rp28.000 hingga Rp49.000 per kilogram.

Dampak Langsung pada Pedagang Makanan

Pedagang makanan di pasar tradisional Jakarta Timur melaporkan bahwa biaya kemasan plastik kini hampir menyamai nilai jual produk mereka. “Ini situasi yang cukup rumit. Hampir semua produk makanan dan minuman masih menggunakan plastik, dan kami kesulitan mendapat bahan baku,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, dalam rapat koordinasi pada 13 April 2026. Ia menambahkan bahwa tidak hanya harga yang naik, tetapi stok plastik juga diprediksi akan habis pada akhir Mei atau Juni, memaksa para pedagang memilih antara menaikkan harga jual atau menanggung kerugian.

Strategi Adaptasi Pelaku Usaha

Berbagai strategi adaptasi mulai muncul. Tri Harjono, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), mengungkapkan dua pendekatan utama: menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran kemasan. “Tempe yang sebelumnya 400 gram bisa diperkecil menjadi sekitar 375 gram, atau bahkan dipertipiskan,” ujarnya pada rakernas GAKOPTINDO 14 April 2026. Pilihan ini bertujuan menutupi biaya tambahan tanpa menimbulkan beban harga yang terlalu tinggi bagi konsumen.

Respons Pemerintah dan Kebijakan

• Anggota DPR Komisi VII, Yoyok Riyo Sudibyo, menyerukan intervensi pemerintah agar harga plastik tidak terus melambung, mengingat dampaknya meluas ke sektor kreatif dan industri rumahan.
• Perum Bulog, melalui Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani, menyiapkan operasi pasar dini untuk menstabilkan harga minyak goreng rakyat (Minyakita) sebagai upaya preventif, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menurunkan biaya logistik di wilayah 3T.

Meski fokus Bulog adalah minyak, kebijakan tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah akan risiko rantai pasok yang saling terkait, termasuk kemasan plastik. Upaya penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) minyak juga diharapkan dapat mengurangi tekanan biaya produksi bagi pedagang yang mengandalkan produk olahan makanan.

Data Harga Plastik dan Implikasinya

Data di atas menunjukkan disparitas regional yang memperparah ketidakpastian pasar. Pedagang di Jakarta Timur, yang merupakan pusat konsumen kelas menengah, paling merasakan beban biaya tambahan.

Langkah Selanjutnya bagi UMKM

Para pelaku usaha kini harus menilai kembali struktur biaya mereka. Pilihan lain yang mulai dipertimbangkan adalah penggunaan alternatif pembungkus seperti daun kelapa atau bahan biodegradable, meski masih terbatas dari segi ketersediaan dan efisiensi produksi. Selain itu, digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi dorongan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik manipulasi kembalian.

Secara keseluruhan, lonjakan harga plastik menimbulkan dilema klasik antara menjaga kestabilan harga jual dan mempertahankan margin keuntungan. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih terarah, risiko penurunan daya beli konsumen dan penurunan volume penjualan UMKM dapat semakin mengancam ketahanan ekonomi mikro di Jakarta Timur dan sekitarnya.