Gubernur Jabar Ancam Cabut Subsidi Pendidikan bagi Siswa Penerima Sekolah Gratis yang Terlibat Tawuran
Gubernur Jabar Ancam Cabut Subsidi Pendidikan bagi Siswa Penerima Sekolah Gratis yang Terlibat Tawuran

Gubernur Jabar Ancam Cabut Subsidi Pendidikan bagi Siswa Penerima Sekolah Gratis yang Terlibat Tawuran

LintasWarganet.com – 20 Juni 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan meninjau kembali program subsidi pendidikan bagi siswa yang menerima beasiswa sekolah swasta gratis. Kebijakan pencabutan subsidi akan diberlakukan bila terbukti ada siswa yang terlibat dalam aksi tawuran atau kekerasan di lingkungan sekolah.

Program beasiswa sekolah gratis yang diluncurkan pemerintah provinsi pada 2022 bertujuan membantu keluarga kurang mampu mengakses pendidikan berkualitas di sekolah swasta. Hingga kini, lebih dari 30.000 siswa di seluruh Jawa Barat telah menerima manfaat tersebut.

Namun, beberapa kasus tawuran yang melibatkan penerima beasiswa menimbulkan keprihatinan. Gubernur Dedi menambahkan bahwa penyalahgunaan fasilitas pendidikan tidak akan ditoleransi. “Jika ada bukti kuat bahwa siswa yang menerima subsidi terlibat dalam kekerasan, maka hak mereka atas subsidi akan dicabut,” ujarnya dalam konferensi pers di Bandung.

Berikut poin‑poin utama kebijakan yang akan diterapkan:

  • Verifikasi kembali data penerima beasiswa setiap tahun.
  • Pembentukan tim monitoring yang terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, kepolisian, dan LSM.
  • Pemberian peringatan tertulis kepada siswa yang terlibat dalam tindakan kekerasan.
  • Pencabutan subsidi secara otomatis setelah dua peringatan atau bukti kuat keterlibatan dalam tawuran.

Pihak sekolah swasta dan organisasi masyarakat mengapresiasi langkah tegas tersebut, namun mengingatkan pentingnya pendekatan preventif, seperti program konseling dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan energi remaja secara positif.

Para orang tua dan siswa diharapkan untuk lebih bertanggung jawab, sekaligus memanfaatkan fasilitas pendidikan yang diberikan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas belajar. Pemerintah provinsi berjanji akan terus memantau implementasi kebijakan ini demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.