DPRD Jabar Hapus Kunker Luar Provinsi dan Luar Negeri, Fokus Mitigasi Kemiskinan

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan kebijakan baru yang menghapuskan perjalanan kerja (kunker) anggotanya ke luar provinsi dan luar negeri. Keputusan ini diambil sebagai upaya memaksimalkan efisiensi anggaran serta mengalihkan dana ke program penanggulangan kemiskinan yang semakin mendesak di tengah tekanan ekonomi global.

Latar Belakang

• Penggunaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
• Prioritas alokasi dana untuk program sosial, khususnya bantuan langsung tunai dan pembangunan infrastruktur desa.
• Respon publik yang menuntut pengurangan belanja tidak esensial.

Dampak terhadap Anggaran

Fokus pada Mitigasi Kemiskinan

Dana yang dialokasikan kembali akan diarahkan ke tiga program utama:

1. Peningkatan bantuan sosial bagi rumah tangga miskin.
2. Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil.
3. Dukungan bagi UMKM melalui pelatihan dan akses pembiayaan.

Pimpinan DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa langkah ini tidak mengurangi efektivitas kerja legislator, karena koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat tetap dapat dilakukan secara daring atau melalui pertemuan di dalam wilayah Jawa Barat.

Penghapusan kunker ini mendapat respons positif dari sebagian besar masyarakat dan LSM yang menilai kebijakan tersebut sebagai contoh akuntabilitas publik. Namun, beberapa anggota DPRD mengkhawatirkan keterbatasan dalam mengakses informasi dan jaringan kerja yang biasanya diperoleh dari kunjungan ke luar daerah.

Ke depan, DPRD Jabar berjanji akan memperkuat mekanisme pelaporan penggunaan anggaran serta meningkatkan transparansi melalui portal daring yang dapat diakses publik.