DPR dan Pemerintah Naikkan Batas Bawah Pendapatan Negara Jadi 12,01% dari PDB

LintasWarganet.com – 11 Juni 2026 | Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan untuk meningkatkan batas bawah rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 12,01 persen. Kesepakatan ini diumumkan dalam rapat koordinasi antar lembaga yang membahas kebijakan fiskal jangka menengah.

Awalnya, batas bawah pendapatan negara ditetapkan pada 11,5 persen PDB. Peningkatan ini bertujuan memperkuat posisi fiskal negara, memperlebar ruang gerak anggaran, serta menyiapkan pondasi keuangan yang lebih stabil menjelang pemilihan umum mendatang.

Berikut beberapa poin penting yang disepakati:

Target baru 12,01%: Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pajak daerah, serta pendapatan non-pajak melalui reformasi regulasi dan peningkatan kepatuhan.
Strategi peningkatan pendapatan: Memperkuat basis pajak dengan memperluas cakupan wajib pajak, meninjau kembali tarif pajak konsumsi, serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak di sektor informal.
Dampak pada anggaran: Dengan rasio yang lebih tinggi, pemerintah dapat menambah alokasi untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tanpa harus menambah defisit.
Pengawasan DPR: Komisi XI akan memantau pelaksanaan kebijakan ini secara berkala, termasuk evaluasi realisasi pendapatan dan efektivitas reformasi yang diimplementasikan.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa peningkatan batas bawah ini dapat menjadi sinyal positif bagi investor, karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas penerimaan negara. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, administrasi perpajakan yang efisien, dan penguatan budaya kepatuhan pajak di masyarakat.

Langkah ini selaras dengan agenda reformasi fiskal yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020‑2024, di mana peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu prioritas utama untuk menurunkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan menjaga stabilitas makroekonomi.