Bakal Panggil Mendikdasmen, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Pengawasan dan Operasional Daycare

LintasWarganet.com – 28 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti isu keamanan pada lembaga penitipan anak (daycare) di Indonesia. Dalam rapat komisi terkait, anggota DPR menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan operasional daycare, khususnya setelah munculnya kasus-kasus yang menimbulkan kekhawatiran publik.

Permintaan tersebut diarahkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikdasmen) untuk memberikan klarifikasi serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat standar keamanan anak di fasilitas penitipan. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah daycare “Little Aresha,” yang sebelumnya menjadi sorotan media karena dugaan pelanggaran standar operasional.

Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh DPR:

• Perlu pembentukan standar nasional yang mengikat bagi semua daycare, termasuk persyaratan fasilitas, tenaga pendidik, dan prosedur keamanan.
• Pengawasan yang lebih ketat melalui inspeksi rutin oleh pihak berwenang, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses.
• Penegakan sanksi administratif maupun pidana bagi penyedia layanan yang tidak memenuhi standar.
• Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengawas yang ditugaskan di bidang penitipan anak.

Dalam pernyataannya, anggota DPR menekankan bahwa keselamatan anak tidak dapat ditawar. “Setiap orang tua berhak memastikan bahwa tempat penitipan anak yang dipilih memenuhi standar keamanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu anggota komisi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan menanggapi dengan menyatakan bahwa proses evaluasi sedang berlangsung. Menteri menambahkan bahwa kementerian akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta lembaga terkait lainnya untuk merumuskan regulasi yang komprehensif.

Jika evaluasi dan regulasi baru tidak segera diterapkan, DPR berencana untuk memanggil Mendikdasmen dalam sidang khusus guna meninjau langkah-langkah konkret yang telah diambil. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyusunan kebijakan yang melindungi hak dan keselamatan anak di seluruh Indonesia.