AMALI Dorong Pemerintah Biayai Pesantren Secara Proporsional
AMALI Dorong Pemerintah Biayai Pesantren Secara Proporsional

AMALI Dorong Pemerintah Biayai Pesantren Secara Proporsional

LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menyuarakan tuntutan agar negara menyalurkan dana pendidikan secara adil kepada pesantren, sejalan dengan alokasi bagi lembaga pendidikan formal.

AMALI menilai bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pembinaan karakter, keagamaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, selama ini dukungan finansial pemerintah masih terfokus pada sekolah negeri dan perguruan tinggi, sementara pesantren sering mengandalkan sumbangan masyarakat atau biaya internal yang tidak selalu mencukupi.

Berikut poin-poin utama yang ditekankan oleh AMALI:

  • Alokasi anggaran pendidikan harus mencakup pesantren dengan proporsi yang seimbang, mengingat jutaan santri yang menempuh pendidikan di lembaga tersebut.
  • Pemerintah perlu menyusun mekanisme penilaian standar kualitas pesantren agar dana yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Program beasiswa dan fasilitas infrastruktur, seperti laboratorium dan perpustakaan, harus dibuka lebar bagi pesantren yang memenuhi kriteria.
  • Kolaborasi antara kementerian pendidikan, kementerian agama, dan lembaga keuangan harus diperkuat untuk mengoptimalkan penggunaan dana.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum AMALI menegaskan bahwa proporsionalitas tidak berarti memberi dana yang sama secara mutlak, melainkan menyesuaikan dengan kapasitas dan kontribusi masing-masing lembaga dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama, diharapkan meninjau kembali kebijakan alokasi anggaran tahunan. Jika kebijakan baru diterapkan, dampaknya diharapkan mencakup peningkatan kualitas fasilitas pesantren, peningkatan akses pendidikan bagi santri di daerah terpencil, serta peningkatan integrasi kurikulum pesantren dengan standar nasional.

AMALI menutup dengan menyerukan dialog terbuka antara pemerintah, pesantren, dan pihak terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.