Arc’teryx Raih Kemenangan Besar: Pembatalan Merek Palsu China Diangkat di Pengadilan Niaga

LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Jakarta – Pengadilan Niaga Indonesia memberikan putusan penting pada akhir Februari 2026 yang mengukuhkan hak merek dagang Arc’teryx, sebuah merek perlengkapan outdoor asal Kanada. Putusan tersebut membatalkan pendaftaran merek logo Arc’teryx yang sebelumnya diajukan oleh sebuah perusahaan asal Tiongkok tanpa persetujuan pemilik sah. Keputusan ini menjadi titik balik setelah gugatan pembatalan pertama pada Desember 2025 ditolak, dan kini menjadi landasan bagi proses kasasi di Mahkamah Agung.

Arc’teryx, yang merupakan bagian dari Amer Sports Canada Inc., menyambut positif hasil tersebut sebagai pengakuan tegas atas kepemilikan hak kekayaan intelektualnya di Indonesia. Cameron Clark, Vice President of Legal Arc’teryx, menyatakan bahwa keputusan ini menegaskan pentingnya perlindungan merek terkenal dari pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh pihak ketiga.

Putusan Pengadilan Niaga

Majelis hakim menegaskan bahwa merek Arc’teryx termasuk dalam kategori merek terkenal yang telah memiliki reputasi kuat di pasar global. Pendaftaran oleh perusahaan China dinilai memiliki kemiripan signifikan dengan logo asli dan dilakukan tanpa izin, sehingga dianggap sebagai tindakan yang merugikan hak pemilik sah. Pengadilan menilai bahwa pendaftaran tersebut tidak hanya melanggar peraturan merek dagang, tetapi juga mencerminkan itikad buruk dalam upaya memperoleh keuntungan komersial.

Putusan pembatalan kedua ini secara resmi menghapus catatan pendaftaran merek yang dipermasalahkan, memberikan Arc’teryx hak eksklusif untuk menggunakan logo dan identitas mereknya di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan tersebut juga menegaskan bahwa setiap upaya serupa di masa depan akan dikenai penolakan yang tegas, asalkan bukti kepemilikan dan reputasi merek dapat dipertahankan.

Reaksi Arc’teryx dan Langkah Selanjutnya

Cameron Clark menambahkan, “Kami menyambut dengan optimisme keputusan Pengadilan Niaga. Ini bukan hanya kemenangan bagi Arc’teryx, tetapi juga sinyal kuat bagi semua pemilik merek yang mengandalkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.” Ia menekankan komitmen perusahaan untuk terus memantau dan menindaklanjuti setiap pendaftaran yang mencurigakan, serta berkolaborasi dengan otoritas terkait guna menciptakan iklim usaha yang sehat.

Meski kemenangan ini telah diraih, proses hukum belum selesai. Arc’teryx masih melanjutkan upaya kasasi di Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa putusan ini tetap berdiri pada semua tingkatan peradilan. Jika kasasi berhasil, preseden hukum ini dapat menjadi acuan bagi kasus serupa di masa depan.

Implikasi Bagi Perlindungan Merek di Indonesia

• Penguatan Penegakan Hukum: Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan Indonesia siap menindak pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, memperkuat kepercayaan pemilik merek asing maupun lokal.
• Preseden bagi Merek Terkenal: Dengan mengkategorikan Arc’teryx sebagai merek terkenal, keputusan membuka ruang bagi merek lain yang memiliki reputasi global untuk mengajukan pembatalan serupa.
• Dampak pada Perusahaan Asing: Perusahaan yang beroperasi di Indonesia kini harus lebih berhati-hati dalam mengajukan pendaftaran merek, memastikan tidak ada pelanggaran hak yang dapat menimbulkan sengketa hukum.
• Peran Badan Kekayaan Intelektual (BKIP): Kasus ini menuntut BKIP untuk meningkatkan mekanisme pemeriksaan awal, sehingga pendaftaran yang jelas melanggar hak tidak lolos proses administratif.

Para pengamat bisnis menilai bahwa keputusan ini dapat meningkatkan iklim investasi, terutama bagi perusahaan multinasional yang mengandalkan perlindungan merek sebagai aset strategis. “Indonesia semakin menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual. Ini menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya di pasar domestik,” ujar salah satu pakar hukum bisnis.

Di sisi lain, perusahaan asal Tiongkok yang terlibat dalam pendaftaran tersebut belum memberikan pernyataan resmi. Namun, laporan internal mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mungkin akan mengajukan banding lebih lanjut, meskipun peluang keberhasilan tampak kecil mengingat keputusan hakim yang tegas.

Kasus Arc’teryx menjadi contoh nyata bagaimana sengketa merek dapat bereskalasi hingga tingkat pengadilan tinggi, sekaligus menyoroti pentingnya strategi manajemen merek yang proaktif. Perusahaan yang ingin melindungi aset intelektualnya di Indonesia kini dihadapkan pada pilihan: melakukan due diligence yang mendalam atau mengambil risiko pendaftaran yang dapat berujung pada litigasi panjang.

Dengan putusan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari regulator, pengacara, hingga pelaku usaha—akan lebih memperhatikan kualitas pendaftaran merek serta menghormati hak pemilik sah. Langkah ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi kebingungan, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif.

Arc’teryx menegaskan komitmen untuk terus berinvestasi dalam inovasi produk dan perlindungan mereknya, sambil berharap bahwa keputusan Pengadilan Niaga menjadi fondasi kuat bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia ke depan.