Mensos Ajak SP2MI Ambil Peran dalam Program Sekolah Rakyat
Mensos Ajak SP2MI Ambil Peran dalam Program Sekolah Rakyat

Mensos Ajak SP2MI Ambil Peran dalam Program Sekolah Rakyat

LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (tanggal) menekankan pentingnya peran Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) dalam memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat. Program ini, yang diluncurkan Kementerian Sosial pada tahun 2023, bertujuan menyediakan pendidikan non‑formal bagi anak-anak dan remaja yang belum dapat mengakses pendidikan formal.

Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kolaborasi dengan SP2MI dapat memperkuat jaringan pembelajaran di tingkat desa dan permukiman kumuh. “Kami mengundang SP2MI untuk menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan kelas‑kelas belajar, pelatihan keterampilan, serta kegiatan literasi di wilayah‑wilayah yang membutuhkan,” ujar Menteri.

Berikut adalah beberapa peran yang diharapkan dapat diemban oleh SP2MI:

  • Mengidentifikasi daerah dengan tingkat buta huruf tertinggi.
  • Merekrut dan melatih relawan lokal sebagai fasilitator.
  • Menyusun kurikulum berbasis kebutuhan komunitas, termasuk pelatihan vokasi.
  • Memantau dan melaporkan progres peserta secara berkala.

Program Sekolah Rakyat sendiri menargetkan pencapaian 1,5 juta peserta pada tahun 2025, dengan fokus pada tiga pilar utama: pendidikan dasar, peningkatan keterampilan kerja, dan edukasi kesehatan. Dengan dukungan SP2MI, Kementerian Sosial berharap dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan di wilayah‑wilayah terpencil.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 500 miliar untuk memperluas infrastruktur belajar, seperti ruang kelas sementara, perpustakaan keliling, dan fasilitas teknologi informasi. Dana tersebut akan dikelola secara transparan melalui sistem akuntabilitas yang melibatkan lembaga pengawas independen.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai upaya sinergi lintas sektor yang dapat mempercepat pencapaian target pendidikan nasional. Jika berhasil, model kolaborasi antara kementerian dan organisasi masyarakat sipil ini dapat direplikasi pada program‑program sosial lainnya.