DPRD Situbondo Ungkap Temuan Proyek Fisik Bermasalah Senilai Rp1,6 Miliar

LintasWarganet.com – 26 Juni 2026 | Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memaparkan temuan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar akibat proyek fisik yang mengalami penyimpangan. Temuan tersebut dipresentasikan dalam rapat pleno DPRD pada awal minggu ini dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan anggaran daerah.

• Perbedaan volume pekerjaan yang direalisasikan dibandingkan dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
• Kenaikan harga bahan baku dan jasa tanpa persetujuan resmi dari pemerintah daerah.
• Penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Rincian nilai kerugian terbagi ke dalam dua kategori utama:

Angka total kerugian mencapai Rp1,6 miliar, yang secara signifikan mengurangi efektivitas penggunaan APBD untuk pembangunan wilayah. Pansus menilai bahwa kelemahan pengawasan internal, kurangnya verifikasi dokumen tender, serta keterbatasan sistem akuntabilitas menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan.

Anggota DPRD yang terlibat dalam penyelidikan menuntut langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, antara lain:

1. Pengaduan resmi terhadap pihak kontraktor yang terlibat.
2. Revisi prosedur pengadaan barang dan jasa dengan memperkuat mekanisme verifikasi.
3. Pembentukan tim audit independen untuk menelusuri jejak keuangan secara menyeluruh.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya transparansi kepada publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mengawasi proyek pembangunan.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, mencegah terulangnya kasus serupa, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Situbondo.