Jawa Barat Targetkan 10 Juta Pekerja Informal Bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penambahan sekitar 10 juta pekerja sektor informal ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan menjelang akhir 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jaminan sosial bagi tenaga kerja yang selama ini belum tercover karena sifat pekerjaan yang tidak tetap.

Target tersebut mencakup pekerja di bidang perdagangan kaki lima, usaha mikro, tukang kebun, sopir ojek online, serta pekerja rumah tangga. Menurut data Dinas Tenaga Kerja Provinsi, lebih dari 60% tenaga kerja di Jawa Barat berada di sektor informal, sehingga potensi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar.

Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah provinsi merumuskan tiga strategi utama:

• Pemetaan digital: Menggunakan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan data kependudukan untuk mengidentifikasi pekerja informal secara real‑time.
• Insentif premi: Menawarkan subsidi premi sebesar 50 % untuk pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 2,5 juta per bulan selama dua tahun pertama.
• Kampanye edukasi: Menggelar seminar, lokakarya, dan penyuluhan di pasar tradisional, pabrik rumah produksi, serta komunitas online guna meningkatkan pemahaman tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan platform digital untuk memfasilitasi pembayaran premi secara fleksibel, baik melalui transfer bank, e‑wallet, maupun setoran tunai di kantor pos.

Jika target tercapai, dampak ekonomi yang diharapkan antara lain:

Gubernur Jawa Barat, nama Gubernur, menegaskan bahwa program ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan inklusif di provinsi yang memiliki populasi lebih dari 48 juta jiwa.

Implementasi program akan diawasi oleh tim lintas sektoral yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta perwakilan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Tim tersebut akan mengirimkan laporan triwulanan kepada Gubernur untuk memastikan progres sesuai target.

Dengan langkah ini, Jawa Barat berharap menjadi model bagi provinsi lain dalam mengintegrasikan pekerja informal ke dalam sistem jaminan sosial nasional.