LPS Targetkan Aktivasi Program Penjamin Polis Asuransi Efektif 2028

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan rencana peluncuran Program Penjaminan Polis Asuransi yang diproyeksikan akan mulai beroperasi pada tahun 2028. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang polis asuransi, khususnya pada produk asuransi jiwa dan kesehatan, dengan tujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

Berikut tahapan utama yang direncanakan LPS untuk mewujudkan program ini:

• Studi Kelayakan (2024‑2025): Analisis risiko, skala kebutuhan, dan model penjaminan yang sesuai dengan regulasi OJK.
• Penyusunan Kerangka Regulasi (2025‑2026): Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asosiasi asuransi untuk menetapkan standar operasional dan batas maksimum penjaminan.
• Uji Coba Pilot (2026‑2027): Implementasi program pada sejumlah perusahaan asuransi terpilih untuk menguji prosedur klaim dan mekanisme pembiayaan.
• Implementasi Penuh (2028): Peluncuran resmi program secara nasional dengan mekanisme pengawasan berkelanjutan.

Program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kegelisahan nasabah terhadap potensi kebangkrutan perusahaan asuransi, sekaligus meningkatkan penetrasi produk asuransi di kalangan masyarakat. LPS memperkirakan bahwa dalam lima tahun pertama, jumlah polis yang tercakup dapat mencapai 10‑15 persen dari total pasar asuransi Indonesia.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, LPS juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari OJK, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), serta lembaga keuangan lainnya akan menjadi kunci keberhasilan program. LPS berkomitmen untuk menyediakan dana penjaminan yang bersifat transparan dan terkelola secara profesional, dengan mekanisme pengembalian dana melalui premi tambahan yang dibebankan kepada perusahaan asuransi yang berpartisipasi.

Dengan target pelaksanaan pada 2028, LPS berharap program penjaminan polis asuransi ini akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta memperluas akses perlindungan asuransi bagi lebih banyak warga Indonesia.