Makan Bergizi Gratis: Kantin Sekolah Jadi Dapur, Hoaks Dua Porsi, dan Tuntutan Audit Mahasiswa

LintasWarganet.com – 12 Juni 2026 | Pemerintah terus memperluas skema Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menurunkan beban gizi pada anak-anak, balita, serta ibu hamil di seluruh Indonesia. Di tengah upaya efisiensi anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan pemanfaatan kantin sekolah sebagai titik distribusi utama, sementara rumor tentang penambahan porsi harian memicu perdebatan publik. Di sisi lain, Kementerian Koperasi berupaya mengintegrasikan koperasi desa sebagai pemasok utama, dan mahasiswa Universitas Islam Riau menuntut audit menyeluruh atas program yang kini menjadi sorotan.

BGN Targetkan Kantin Sekolah Sebagai Dapur MBG

Koordinator Wilayah BGN Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, menyatakan bahwa rencana pemberdayaan kantin sekolah bertujuan mengoptimalkan distribusi MBG setelah dilakukan refocusing anggaran. Menurutnya, model ini masih dalam tahap perencanaan dan menunggu petunjuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dari BGN Pusat. Koordinasi dengan BPOM juga telah dilakukan untuk memastikan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Elisa menekankan bahwa implementasi skema ini memerlukan upaya besar, termasuk pelatihan staf kantin, penyesuaian menu, serta pengawasan mutu. “Kami masih menunggu juknis yang lebih detail dari pusat, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada kejelasan prosedur,” ujarnya.

Hoaks Dua Porsi MBG Dibantah Kementerian Keuangan

Sebuah video di platform TikTok mengklaim bahwa pemerintah akan menambah porsi MBG menjadi dua kali sehari, yakni sarapan dan makan siang. Klaim tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran di kalangan orang tua. Namun, Kementerian Keuangan melalui Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kebijakan resmi yang mendukung penambahan porsi tersebut.

Data resmi menunjukkan bahwa realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG. Pemerintah bahkan memangkas frekuensi penyaluran dari enam hari menjadi lima hari per minggu untuk menghemat sekitar Rp20 triliun, kecuali di wilayah 3T yang mendapatkan perlakuan khusus.

Koperasi Desa Merah Putih Dijadikan Pemasok Utama MBG

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, mengumumkan bahwa koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDMP) sedang dipersiapkan menjadi pemasok utama komoditas pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi ini diharapkan dapat menyalurkan produk lokal, khususnya dari peternak, ke jaringan MBG secara berkelanjutan.

Farida menambahkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BGN. “Jika infrastruktur logistik dan operasional sudah siap, koperasi ini dapat menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya, menekankan pentingnya standar operasional yang seragam di seluruh Indonesia.

Mahasiswa UIR Desak Pemerintah Lakukan Audit Menyeluruh

Ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar demonstrasi di DPRD Riau pada 11 Juni 2026, menuntut audit transparan atas pelaksanaan MBG. Presiden Mahasiswa, Muhammad Ramadhan, menyoroti adanya dugaan korupsi di tingkat regional, termasuk kasus seorang pejabat yang memiliki 44 dapur MBG.

Ramadhan menegaskan, “Jangan sampai program MBG jadi ladang korupsi. Kami minta pemerintah Prabowo‑Gibran mengaudit semua dapur MBG di provinsi kami,” sambil menambah kekhawatiran tentang perbedaan regulasi dari atas ke bawah yang dapat memicu inefisiensi.

Respons Istana: Penataan Menyeluruh dan Uji Coba di 3T

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menanggapi wacana penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG, khususnya di wilayah 3T. Ia menyatakan bahwa skema tersebut sedang ditata secara menyeluruh dan akan diuji kelayakannya di zona‑zona terpencil.

Selain itu, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa kerjasama dengan perusahaan melalui CSR atau hibah internasional menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan SPPG di daerah yang belum terjangkau. “Jika perusahaan bersedia berinvestasi, kami dapat menyediakan dapur MBG yang tidak terlalu membebani APBN,” kata Nanik.

Secara keseluruhan, program MBG berada pada persimpangan antara inovasi distribusi, kontrol anggaran, dan tekanan publik. Upaya mengoptimalkan kantin sekolah, memanfaatkan koperasi desa, serta menepis hoaks memerlukan koordinasi lintas lembaga yang solid. Sementara itu, tuntutan audit dari kalangan mahasiswa menambah beban pengawasan, menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik.

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan pada kejelasan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan pemerintah menanggapi kritik publik secara responsif. Jika semua elemen tersebut dapat diintegrasikan, program ini berpotensi menjadi model gizi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.