Menkomdigi Ungkap Urgensi Regulasi Tata Kelola AI di Indonesia

LintasWarganet.com – 11 Juni 2026 | Menkomunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pembentukan kerangka regulasi khusus untuk mengelola kecerdasan buatan (AI) di tanah air. Menurutnya, percepatan adopsi AI di berbagai sektor menuntut adanya pedoman yang menjamin keamanan, etika, dan kepatuhan.

AI kini telah menjadi elemen kunci dalam industri teknologi, layanan publik, serta sektor ekonomi kreatif. Tanpa aturan yang jelas, potensi penyalahgunaan data, bias algoritma, serta dampak sosial dapat meningkat.

Meutya menyoroti beberapa fokus utama yang harus diakomodasi dalam regulasi, antara lain:

• Transparansi algoritma dan penjelasan keputusan mesin.
• Perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
• Akuntabilitas penyedia layanan AI terhadap dampak yang ditimbulkan.
• Standar keamanan siber untuk mencegah serangan berbasis AI.
• Pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan AI yang bertanggung jawab.

Pemerintah berencana menyusun regulasi melalui konsultasi lintas sektoral, melibatkan akademisi, pelaku industri, dan lembaga pengawas. Proses ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang fleksibel namun kuat, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Dalam konteks global, Indonesia ingin selaras dengan standar internasional, seperti yang dikeluarkan oleh OECD dan Uni Eropa, sambil tetap mengakomodasi karakteristik lokal. Menkomdigi menegaskan bahwa regulasi bukan bertujuan menghambat inovasi, melainkan menciptakan ekosistem yang aman dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Dengan regulasi yang tepat, diharapkan AI dapat berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan pencapaian agenda digital nasional.