Pigai: RI Siap Pecahkan Rekor Dunia Pendidikan HAM Terbesar
Pigai: RI Siap Pecahkan Rekor Dunia Pendidikan HAM Terbesar

Pigai: RI Siap Pecahkan Rekor Dunia Pendidikan HAM Terbesar

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengumumkan pada Rabu, 10 Juni 2024, bahwa Kementerian HAM Indonesia telah masuk dalam nominasi Guinness World Records untuk pencapaian terbesar dalam bidang pendidikan HAM. Penghargaan ini menandai langkah signifikan Indonesia dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak asasi manusia di seluruh lapisan masyarakat.

Program pendidikan HAM yang diluncurkan sejak 2020 telah mencakup lebih dari 150 ribu kegiatan, termasuk pelatihan guru, workshop bagi pejabat publik, serta kampanye publik di media sosial. Hingga akhir tahun 2023, total peserta yang terlibat diperkirakan mencapai 12 juta orang, mencakup siswa, mahasiswa, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil.

Berikut rangkuman utama program yang menjadi dasar nominasi tersebut:

  • Pelatihan Guru HAM: Lebih dari 30.000 guru dilatih melalui modul daring dan lokakarya tatap muka, sehingga mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum nasional.
  • Kampanye Sekolah HAM: Seluruh sekolah negeri dan swasta diwajibkan menyelenggarakan setidaknya satu kegiatan pendidikan HAM setiap semester.
  • Program Sertifikasi HAM bagi Aparatur: 50.000 pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri telah menyelesaikan sertifikasi standar internasional.
  • Media Edukasi: Produksi lebih dari 200 video edukatif, podcast, dan materi infografis yang disebarkan melalui platform digital resmi KemenHAM.

Penghargaan Guinness World Records diharapkan diumumkan pada akhir tahun 2024 dalam sebuah upacara resmi di Jakarta. Natalius Pigai menekankan bahwa pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara lain untuk memperkuat pendidikan HAM.

“Rekor ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menegakkan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Kami akan terus memperluas jangkauan program ini, terutama ke daerah‑daerah terpencil, agar setiap warga negara memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka,” ujar Pigai.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta organisasi non‑pemerintah yang berfokus pada HAM.