ORI Pastikan Saran Perbaikan Kelola Sekolah Rakyat Ditindaklanjuti

LintasWarganet.com – 08 Juni 2026 | Jakarta, 8 Juni 2026 – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan komitmen kuatnya untuk menindaklanjuti semua saran perbaikan yang diajukan terkait tata kelola Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sejak diluncurkannya program Sekolah Rakyat pada tahun 2022, sejumlah temuan audit internal dan pengaduan masyarakat mengungkap beberapa kendala operasional, antara lain kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, standar kurikulum yang belum seragam, serta mekanisme evaluasi kualitas belajar mengajar yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, ORI mengeluarkan sepuluh poin saran perbaikan yang meliputi:

• Peningkatan transparansi anggaran melalui publikasi laporan keuangan bulanan.
• Standardisasi kurikulum berbasis kompetensi nasional.
• Pembentukan tim audit independen di tiap daerah.
• Penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan siswa serta orang tua.
• Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan manajemen sekolah.
• Penerapan sistem penilaian berbasis hasil belajar yang terukur.
• Peningkatan sarana dan prasarana dengan prioritas pada wilayah tertinggal.
• Pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen tenaga pengajar.
• Pengembangan platform digital untuk monitoring kinerja sekolah.
• Evaluasi berkala atas implementasi kebijakan dengan melibatkan stakeholder.

Seluruh poin tersebut kini berada dalam fase implementasi. ORI menugaskan tim monitoring khusus yang akan melakukan kunjungan lapangan ke 25 Sekolah Rakyat per provinsi selama enam bulan ke depan. Hasil temuan akan disusun dalam laporan triwulanan dan diserahkan kepada Presiden serta DPR untuk mendapatkan dukungan legislasi bila diperlukan.

Direktur Utama ORI, Dr. Hadi Sutrisno, menambahkan, “Kami tidak hanya memberikan saran, melainkan juga mengawasi pelaksanaannya. Komitmen kami adalah memastikan setiap dana dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan rakyat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani.”

Di sisi lain, Kemendikbudristek menyambut baik arahan ORI dan berjanji akan menyesuaikan regulasi internal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menegaskan, “Kami berkomitmen mengoptimalkan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan inklusif yang dapat menjawab kebutuhan belajar warga Indonesia di seluruh pelosok negeri.”

Para pengamat pendidikan menilai bahwa langkah tegas ORI dapat menjadi katalisator reformasi pendidikan berbasis akuntabilitas. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya dukungan politik dan alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan perbaikan.

Dengan pengawasan yang lebih intensif dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Sekolah Rakyat dapat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kualitas belajar yang setara bagi semua anak Indonesia.