Pemkot Mataram Fasilitasi Anak Masuk Sekolah Rakyat di Luar Kota
Pemkot Mataram Fasilitasi Anak Masuk Sekolah Rakyat di Luar Kota

Pemkot Mataram Fasilitasi Anak Masuk Sekolah Rakyat di Luar Kota

LintasWarganet.com – 05 Juni 2026 | Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengumumkan program baru yang bertujuan memudahkan anak‑anak warga kota untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat yang berlokasi di luar wilayah administratif Mataram. Program ini dijadikan rintisan daerah dengan harapan dapat menjadi model bagi kota‑kota lain di provinsi.

Langkah konkret yang diambil meliputi penyediaan transportasi harian, beasiswa biaya pendidikan, serta pendampingan administratif. Dinas Pendidikan Kota Mataram bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur armada bus khusus yang beroperasi setiap hari Senin‑Jumat, dengan rute yang menghubungkan titik‑titik strategis di dalam kota ke sekolah‑sekolah di kawasan Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Fasilitas pendukung

  • Beasiswa penuh atau parsial bagi siswa kurang mampu yang terpilih melalui seleksi merit‑based.
  • Pengurusan surat izin belajar (SIL) dan dokumen kependudukan secara daring untuk meminimalisir birokrasi.
  • Program pendampingan psikososial yang dikelola oleh tim konselor pendidikan.
  • Penyediaan buku paket dan perlengkapan belajar lainnya.

Sejak diluncurkan pada awal bulan Mei 2024, sebanyak 150 anak telah terdaftar dalam program pilot ini. Dari jumlah tersebut, 60 persen berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan regional. Para orang tua menyambut baik inisiatif tersebut, mengungkapkan harapan bahwa anak‑anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan yang tersedia di dalam kota tanpa harus menanggung beban biaya transportasi yang tinggi.

Pengamat pendidikan menilai langkah Pemkot Mataram sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan sumber daya pendidikan di luar pusat kota, sekaligus mengurangi tekanan pada fasilitas pendidikan di dalam Matarik yang kerap mengalami kepadatan.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di NTB untuk mengimplementasikan kebijakan serupa, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan formal.