Majelis Masyayikh Dorong Pemerintah Perkuat Anggaran Pendidikan Pesantren saat Sidang MK
Majelis Masyayikh Dorong Pemerintah Perkuat Anggaran Pendidikan Pesantren saat Sidang MK

Majelis Masyayikh Dorong Pemerintah Perkuat Anggaran Pendidikan Pesantren saat Sidang MK

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Majelis Masyayikh (MM) hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru untuk menekankan pentingnya komitmen negara dalam meningkatkan alokasi anggaran bagi pendidikan pesantren. Kehadiran para ulama tersebut menandai upaya kolektif agar kebijakan fiskal lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pendidikan Islam tradisional.

Dalam sambutannya, para tokoh MM menyoroti tiga hal utama yang harus menjadi prioritas pemerintah:

  • Pengumpulan data terintegrasi: Dibutuhkan data akurat tentang jumlah pesantren, kapasitas siswa, serta kebutuhan infrastruktur agar alokasi anggaran dapat disesuaikan secara tepat.
  • Bantuan berbasis kebutuhan: Program bantuan harus diarahkan kepada pesantren yang paling membutuhkan, menghindari alokasi yang bersifat seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi regional.
  • Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan: Mekanisme monitoring harus dibangun untuk menilai efektivitas penggunaan dana serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan program.

Majelis Masyayikh menegaskan bahwa pendidikan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah untuk meninjau kembali prioritas anggaran nasional dan menambah porsi khusus bagi pesantren dalam APBN.

Selain menekankan pentingnya data, MM juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lembaga keuangan negara. Forum ini diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi, mempercepat proses pencairan dana, serta menyelaraskan program-program pendukung pesantren.

Sidang MK yang dihadiri oleh Majelis Masyayikh ini sekaligus menjadi momentum untuk meninjau kebijakan-kebijakan konstitusional yang terkait dengan hak atas pendidikan. Dengan dukungan lembaga yudikatif, diharapkan rekomendasi MM dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.