Presiden Prabowo Copot Kepala BGN untuk Perkuat Transparansi Program Gizi
Presiden Prabowo Copot Kepala BGN untuk Perkuat Transparansi Program Gizi

Presiden Prabowo Copot Kepala BGN untuk Perkuat Transparansi Program Gizi

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (15 Juni 2026) resmi memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program gizi nasional. Keputusan tersebut diumumkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, yang menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya dan pencapaian target gizi dapat dipantau secara lebih terbuka.

Penggantian pimpinan BGN diharapkan dapat menata kembali struktur organisasi, memperjelas alur pengambilan keputusan, serta meningkatkan mekanisme pelaporan dan evaluasi. Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh Jenderal Dudung:

  • Menetapkan standar transparansi yang lebih ketat pada setiap tahapan program gizi.
  • Mengoptimalkan sistem akuntabilitas dengan audit internal dan eksternal secara berkala.
  • Memperkuat koordinasi antara BGN dengan kementerian terkait, lembaga donor, dan pemerintah daerah.
  • Mengimplementasikan platform digital untuk publikasi data real‑time mengenai anggaran, distribusi pangan, dan capaian indikator gizi.

Program Gizi Nasional, yang mencakup inisiatif gizi ibu dan anak, suplementasi mikronutrien, serta kampanye pendidikan gizi, telah menjadi prioritas pemerintah sejak awal masa kepresidenan Prabowo. Namun, beberapa laporan sebelumnya menunjukkan adanya kendala dalam pelaporan anggaran dan distribusi bahan pangan, yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas program.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, pemerintah menargetkan peningkatan kepercayaan publik sebesar 20 persen dalam enam bulan ke depan, serta pencapaian penurunan stunting pada anak di bawah lima tahun sebesar 5 persen pada akhir tahun 2027.

Reaksi dari kalangan ahli gizi dan organisasi masyarakat sipil umumnya positif, meski menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan kebijakan baru. Mereka berharap langkah ini tidak hanya menjadi simbolik, melainkan menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan.