10 Perusahaan Diduga Manipulasi Nilai Ekspor Sawit, Gapki Buka Suara

LintasWarganet.com – 28 Mei 2026 | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengeluarkan pernyataan terkait dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan sepuluh perusahaan besar. Menurut Gapki, praktik tersebut dapat merugikan negara dan mengganggu keseimbangan pasar internasional.

Berikut poin-poin utama yang disorot Gapki:

• Sepuluh perusahaan diduga menurunkan nilai FOB (Free On Board) secara sengaja untuk memperoleh keuntungan fiskal atau menghindari beban pajak.
• Data ekspor yang dipublikasikan menunjukkan selisih signifikan antara nilai yang dilaporkan dan harga pasar internasional pada periode yang sama.
• Beberapa perusahaan juga diklaim melakukan penyesuaian volume ekspor secara tidak transparan.

Gapki menilai bahwa manipulasi nilai ekspor dapat menurunkan penerimaan devisa negara, memperburuk persepsi investor, serta menimbulkan ketidakadilan bagi petani kecil yang bergantung pada rantai pasok kelapa sawit.

Untuk menanggapi temuan tersebut, Gapki menuntut:

1. Audit independen terhadap dokumen ekspor yang bersangkutan.
2. Penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang terbukti melanggar regulasi.
3. Peningkatan transparansi pelaporan nilai ekspor melalui sistem digital yang terintegrasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan akan memeriksa laporan Gapki dan melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Sementara itu, perwakilan beberapa perusahaan yang disebutkan menolak tuduhan dan menegaskan bahwa nilai ekspor mereka sudah sesuai dengan standar internasional.

Kasus ini menambah sorotan pada isu transparansi dalam industri kelapa sawit Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara. Jika terbukti, manipulasi nilai ekspor dapat memicu revisi kebijakan fiskal dan berdampak pada hubungan dagang dengan negara tujuan utama, seperti India, China, dan Uni Eropa.

Pengawasan lebih ketat serta kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, dan lembaga independen diharapkan dapat mencegah praktik serupa di masa depan.