Rupiah Tertekan di Era Prabowo, Mampukah Strategi Habibie Jadi Solusi?

LintasWarganet.com – 23 Mei 2026 | Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan sejak terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, dipicu oleh aliran modal keluar, ketidakpastian kebijakan, dan penurunan harga komoditas ekspor. Kondisi ini memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pengamat mengenai langkah apa yang paling efektif untuk menstabilkan mata uang nasional.

Sejumlah analis melihat kembali kebijakan ekonomi yang pernah diterapkan oleh Presiden BJ Habibie pada akhir 1990-an sebagai referensi potensial. Habibie dikenal dengan pendekatan yang menekankan kestabilan nilai tukar melalui intervensi pasar terbuka, reformasi struktural, dan penyesuaian kebijakan moneter yang responsif.

Strategi utama Habibie yang dianggap relevan

• Intervensi pasar valuta asing: Penjualan devisa secara terkoordinasi untuk menahan apresiasi atau depresiasi berlebih.
• Peningkatan cadangan devisa: Penguatan cadangan sebagai penyangga dalam menghadapi arus keluar modal.
• Reformasi struktural: Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan iklim investasi guna menarik aliran masuk dana asing.
• Pengendalian inflasi: Koordinasi antara bank sentral dan pemerintah dalam menetapkan suku bunga yang menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas harga.

Berikut gambaran singkat tren nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak awal kepresidenan Prabowo (dalam rupiah per USD):

Data menunjukkan depresiasi bertahap yang menandakan tekanan berkelanjutan. Jika strategi Habibie diimplementasikan, diharapkan dapat memperlambat laju depresiasi sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak serta merta menjamin keberhasilan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter Federal Reserve, serta fluktuasi harga komoditas tetap berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, kebijakan harus diadaptasi secara dinamis, menggabungkan intervensi pasar dengan reformasi struktural jangka panjang.

Kesimpulannya, strategi Habibie menawarkan kerangka kerja yang dapat menjadi titik tolak bagi pemerintah saat ini. Keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi antar lembaga, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola ekspektasi pasar.